Suarantt.id, Kupang-Ratusan mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Cipayung Plus, BEM, OKP, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Provinsi NTT pada Senin (1/9/25) siang.
Aksi tersebut menyuarakan berbagai aspirasi strategis, mulai dari isu nasional terkait tunjangan DPR RI, demokrasi, kasus hukum, hingga isu lokal seperti polemik proyek geotermal dan persoalan perdagangan orang (TPPO).
Tidak hanya diwarnai dengan orasi, aksi ini menghadirkan momen penting ketika jajaran pemerintah provinsi turun langsung menemui massa. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma, Ketua DPRD Emi Nomleni, pimpinan fraksi, anggota DPRD, serta seluruh jajaran Forkopimda, berdiri sejajar berhadapan langsung dengan demonstran.
Setelah dua jam mendengarkan aspirasi, dialog terbuka pun digelar di tengah massa aksi. Suasana ini menjadi simbol keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi rakyat.
“Semua aspirasi yang telah disampaikan akan kita kawal bersama DPRD. Ada 11 tuntutan massa aksi yang sudah dirumuskan. Sebagiannya kewenangan pusat, sebagiannya bisa ditangani provinsi. Komitmen kami adalah meneruskan, mengawal, dan memastikan aspirasi ini tidak berhenti di sini,” tegas Gubernur Melki di hadapan massa.
Dalam dialog tersebut, beberapa isu krusial mendapat perhatian serius pemerintah. Kasus hukum, termasuk yang menimpa Affan Kurniawan pengemudi ojek online korban aksi demo di Jakarta dijanjikan akan dikawal bersama aparat hukum agar berjalan transparan dan adil.
Terkait proyek geotermal, Gubernur Melki menegaskan sikap tegas pemerintah daerah. Proyek yang memberi manfaat akan dilanjutkan, sedangkan yang merusak lingkungan atau tidak berjalan optimal akan dihentikan.
Sementara itu, isu perdagangan orang menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi NTT berjanji memperketat pengawasan pengiriman tenaga kerja asal NTT agar tidak lagi muncul korban. “Kita pastikan tidak ada lagi masyarakat NTT yang pulang dalam keadaan meninggal dunia,” ujarnya.
Menyikapi isu demokrasi, Gubernur Melki menegaskan bahwa ruang aspirasi tetap terbuka. “Kita boleh berdemonstrasi sekeras-kerasnya, tetapi tetap damai dan jangan rusuh. Pemerintah siap membuka ruang dialog berikutnya selama dijalankan dengan tertib,” katanya.
Dialog berakhir dalam suasana kondusif. Pimpinan pemerintah dan DPRD duduk sejajar dengan masyarakat, menunjukkan bahwa kritik dan saran adalah bagian dari demokrasi.
“Kehadiran Forkopimda dan pemuka agama hari ini menegaskan bahwa perjuangan aspirasi ini milik kita semua. Pemerintah hadir bersama rakyat untuk mencari jalan terbaik,” ungkap Gubernur Melki.
Aksi damai ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama sebelum massa membubarkan diri dengan tertib. ***
