Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena memberikan peringatan keras terkait pengelolaan dana dan bantuan untuk penanganan gempa bumi Flores.
Ia menegaskan, seluruh dukungan anggaran yang diterima pemerintah harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul besarnya dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana gempa bumi di Pulau Flores, termasuk Bantuan Presiden senilai total Rp200 miliar.
Melki menegaskan tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi penyalahgunaan maupun praktik korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Tidak boleh ada celah sedikit pun untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Pokoknya, pengawasan terhadap semua bantuan yang masuk harus dilakukan secara berlapis dan berjenjang,” tegas Melki.
Menurutnya, setiap dana maupun bantuan yang masuk harus dipastikan tersalur secara adil dan merata, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa tanggap darurat maupun mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Semua dana dan bantuan yang masuk untuk penanganan Gempa Flores ini harus dipastikan tersalur secara adil dan merata untuk kepentingan penanganan bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun nanti pascabencana untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Rp200 Miliar Bantuan Presiden
Dukungan anggaran tersebut berasal dari Bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan total nilai Rp200 miliar untuk membantu penanganan dan pemulihan wilayah terdampak gempa di Pulau Flores.
Dari total bantuan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh alokasi sebesar Rp40 miliar. Sementara itu, delapan kabupaten di daratan Flores masing-masing mendapatkan dukungan sebesar Rp20 miliar.
Melki menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas dukungan tersebut saat rapat penanganan gempa dan percepatan pemulihan yang berlangsung di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, pada 26 Agustus 2026.
“Terima kasih, Bapak Presiden. Sesuai arahan Bapak Presiden, semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi mendapatkan Rp40 miliar. Ini sangat membantu kami untuk menggerakkan penanganan secara lebih maksimal agar bisa membantu para pengungsi,” kata Melki.
Menurut Melki, dukungan tersebut menjadi kekuatan penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mempersiapkan proses pemulihan pascabencana.
Pengawasan Berlapis
Seiring besarnya anggaran yang diterima, Melki meminta seluruh pemerintah daerah penerima bantuan agar tidak menggunakan anggaran tersebut di luar peruntukannya.
Ia menegaskan pemanfaatan dana harus mengikuti petunjuk teknis kementerian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh anggaran harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat terdampak, termasuk kebutuhan penanganan pada masa tanggap darurat serta persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melki juga meminta para bupati bersama jajaran pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik terdampak.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Korban dan Kerusakan Terus Didata
Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 4 September 2026, gempa bumi Flores telah menyebabkan 130 orang meninggal dunia dan 96.385 orang mengungsi.
Sementara itu, sebanyak 99.568 rumah mengalami kerusakan. Kerusakan juga tercatat pada 600 rumah ibadah, 2.633 fasilitas pendidikan, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan.
Pemerintah Provinsi NTT hingga kini masih melakukan penanganan terhadap masyarakat dan wilayah terdampak. Status tanggap darurat bencana diketahui masih berlangsung hingga 12 September 2026.
Aktivitas gempa susulan juga masih terjadi. Berdasarkan data BMKG per 5 September 2026 pukul 05.00 WIB, tercatat sebanyak 12.438 kali gempa susulan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 gempa susulan dirasakan masyarakat, dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Sementara gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 36 kali.
Di tengah kondisi tersebut, Gubernur Melki kembali menegaskan bahwa seluruh sumber daya dan bantuan yang dipercayakan untuk penanganan bencana harus dikelola secara bertanggung jawab.
Pesannya jelas: besarnya dana bantuan tidak boleh menjadi celah penyimpangan. Setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak Gempa Flores.
