Suarantt.id, Kupang-Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Muhamad Sipriyadin Pua Rake, mengingatkan Pemerintah Provinsi NTT untuk mempersiapkan secara matang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 agar tidak kalah siap dibandingkan daerah lain, khususnya DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Sipriyadin kepada wartawan usai mengikuti rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTT di Kantor DPRD NTT, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut membahas sejauh mana progres persiapan, termasuk penyusunan konsep penyelenggaraan dan kesiapan venue.
Menurutnya, PON 2028 akan digelar dengan skema tuan rumah bersama, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga. Karena itu, kesiapan setiap daerah menjadi faktor penentu dalam pembagian pelaksanaan pertandingan.
“Jangan sampai kita di NTT tidak siap, sementara DKI Jakarta sudah sangat siap. Apalagi dalam pertemuan tiga gubernur beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa jika ada daerah yang tidak siap, maka pertandingan bisa dialihkan ke Jakarta,” tegasnya.
Ia menambahkan, NTT harus menunjukkan komitmen dan kesiapan nyata agar tetap mendapatkan porsi penyelenggaraan yang optimal dalam ajang olahraga nasional tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pembentukan Pengurus Besar (PB) PON NTT dalam waktu empat bulan sebagai langkah strategis untuk mempercepat seluruh tahapan persiapan.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, menjelaskan bahwa pembentukan PB PON menjadi tahapan penting setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah.
“Yang kita lakukan sekarang adalah membentuk Pengurus Besar PON. Ketua PB PON nantinya adalah Pak Gubernur. Kami menargetkan pembentukannya selesai dalam empat bulan,” ujarnya.
Menurut Alfonsus, PB PON akan menjadi lembaga resmi yang memiliki dasar hukum untuk menyusun berbagai regulasi penting dalam penyelenggaraan PON, mulai dari standar harga satuan, petunjuk pelaksanaan, hingga aturan teknis lainnya.
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat 13 produk hukum yang harus segera disiapkan agar seluruh proses berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu, Pemprov NTT juga tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Keolahragaan yang akan mengatur penyelenggaraan PON di sejumlah kabupaten. Regulasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi daerah yang memiliki kesiapan infrastruktur dan kemampuan fiskal untuk menjadi tuan rumah cabang olahraga.
“Kabupaten yang mampu akan kita beri kesempatan menjadi lokasi penyelenggaraan. Sedangkan yang belum siap akan disesuaikan. Dengan Perda ini, pemerintah kabupaten juga lebih mudah menyiapkan pendanaan secara multiyears,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, penyelenggaraan PON 2028 dirancang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun besaran dukungan pemerintah pusat masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemprov NTT juga berencana melanjutkan koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat serta kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum, guna memperjelas kebutuhan pembangunan maupun peningkatan venue olahraga.
“Kita ingin mempertegas venue apa saja yang dibutuhkan sehingga seluruh persiapan bisa dilakukan secara terukur,” tambah Alfonsus.
Terkait pembagian cabang olahraga, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional KONI, NTT direncanakan menjadi tuan rumah 24 cabang olahraga, NTB 30 cabang olahraga, dan DKI Jakarta sebagai penyangga menyelenggarakan 17 cabang olahraga.
Namun demikian, komposisi tersebut masih berpeluang berubah, seiring adanya usulan penambahan cabang olahraga baru seperti sambo, mixed martial arts (MMA), floorball, dan jujitsu.
Alfonsus menegaskan bahwa setiap keputusan akan mempertimbangkan kesiapan daerah, baik dari sisi anggaran maupun fasilitas pendukung.
“Kalau NTT mampu menyelenggarakan, tentu kita siap. Tetapi kalau ada cabang yang tidak memungkinkan, bisa dialihkan ke daerah lain sesuai kesepakatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh proses persiapan PON 2028 membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, pemerintah daerah saat ini fokus pada penyelesaian regulasi, percepatan penyediaan venue, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana menuju penyelenggaraan PON 2028. ***
