Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Junaidin Mahasan mempertanyakan serius realisasi bantuan sebesar Rp200 miliar yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk penanganan korban gempa Flores.
Junaidin mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak segera mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang masih membutuhkan berbagai kebutuhan dasar pascabencana.
Menurut Junaidin, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Rp200 miliar. Bahkan, pemerintah menyatakan masing-masing kabupaten terdampak telah menerima alokasi sekitar Rp20 miliar.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat masyarakat yang menghubunginya melalui telepon, WhatsApp, maupun pesan langsung untuk menyampaikan kebutuhan mendesak.
“Masyarakat masih membutuhkan terpal, selimut, makanan, air minum dan kebutuhan dasar lainnya,” tegas Junaidin kepada wartawan pada Kamis, 20 September 2026.
Sekretaris Komisi II DPRD NTT itu menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.
“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” katanya.
Junaidin meminta pemerintah segera mencari solusi apabila masih terdapat kendala administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban dalam proses penyaluran bantuan.
“Kalau ada kendala administrasi, pengadaan, verifikasi atau pertanggungjawaban, pemerintah harus mencari jalan keluarnya. Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Selain mempercepat penyaluran, Junaidin juga meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak membuka informasi secara transparan mengenai penggunaan dana bantuan tersebut.
Ia mempertanyakan berapa dana Rp200 miliar yang telah diterima masing-masing daerah, berapa yang sudah direalisasikan, serta berapa besar bantuan yang benar-benar telah sampai kepada masyarakat.
“Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” tegasnya.
Junaidin juga meminta pemerintah membeberkan penggunaan anggaran, termasuk ketersediaan stok terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum serta wilayah-wilayah yang hingga kini belum menerima bantuan.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar penanganan bencana dapat dipantau bersama dan memastikan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewatkan.
Dalam situasi bencana, kata Junaidin, keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” katanya.
Ia menegaskan bahwa anggaran negara yang diperuntukkan bagi korban bencana harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama,” pungkas Junaidin. ***
