Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi global yang diprediksi berdampak pada kondisi fiskal daerah.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan rasionalisasi anggaran melalui evaluasi menyeluruh terhadap program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa program yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat akan dipangkas. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak konflik antara Iran dan Israel yang berpotensi mempengaruhi postur APBN dan APBD.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki dalam rapat virtual bersama Tim Peneliti, Selasa (24/3/2026), yang membahas tindak lanjut hasil kajian terhadap program “10 Dasa Cita Ayo Bangun NTT” serta implementasi program pemerintah pusat di daerah.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi nasional. Jika perang terus berlanjut, berbagai asumsi makro ekonomi akan berubah dan itu pasti berdampak pada belanja negara hingga ke daerah,” ujar Melki.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu bersiap menghadapi kemungkinan penyempitan ruang fiskal. Oleh karena itu, evaluasi program menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kalau ruang fiskal menyempit, kita harus mereview kembali program-program yang sudah disepakati bersama DPRD. Program yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat akan kita hentikan,” tegasnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, Gubernur meminta seluruh OPD menggunakan metode CIPP (Context, Input, Process, dan Product) yang telah diterapkan oleh tim peneliti. Metode ini dinilai mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap efektivitas suatu program.
“Hasil kajian ini akan kita bahas bersama tim percepatan dan masing-masing OPD. Saya minta semua program ditinjau kembali menggunakan pendekatan CIPP,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Peneliti, Welly Kause, memaparkan hasil kajian awal terhadap Dasa Cita pertama yang berfokus pada pembangunan rantai pasok dari ladang dan laut ke pasar. Kajian tersebut menitikberatkan pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
Namun, ia mengakui bahwa hasil evaluasi masih bersifat sementara dan belum mencerminkan keseluruhan program, mengingat keterbatasan data yang masih dalam proses pengumpulan dan pengolahan.
“Evaluasi ini baru pada satu kegiatan dan belum final. Kami masih membutuhkan data tambahan untuk analisis yang lebih komprehensif,” jelas Welly.
Peneliti lainnya, Sirilus Lelan, turut menyoroti dokumen anggaran tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan tujuan program. Ia menilai masih terdapat sejumlah kegiatan yang bersifat rutinitas dan tidak menjawab target pembangunan.
“Kami melihat ada aktivitas yang tidak relevan dengan tujuan program, hanya bersifat rutinitas OPD. Ini perlu ditelaah kembali oleh Tim Asistensi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan peneliti Deni Alfian yang mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyerahan dokumen anggaran agar dapat dikaji secara mendalam.
Dengan langkah evaluasi dan rasionalisasi ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang semakin dinamis. ***
