Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, Junaidin Mahasan, mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar segera mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Flores.
Desakan tersebut disampaikan Junaidin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Senin (2/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak warga terdampak bencana yang terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi memprihatinkan.
Junaidin mengawali penyampaiannya dengan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena beserta jajaran Pemerintah Provinsi NTT yang telah hadir membantu dan meringankan beban masyarakat pascabencana.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD NTT yang telah memberikan perhatian serta bantuan kepada masyarakat terdampak.
Namun, menurut Junaidin, persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat adalah belum terealisasinya pembangunan huntara sebagaimana yang telah dijanjikan pemerintah.
“Sampai saat ini masyarakat masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Huntara yang dijanjikan belum seluruhnya terealisasi. Sekitar 75 persen bangunan yang ada justru merupakan hasil kerja relawan dan gotong royong masyarakat. Sementara pembangunan oleh pemerintah baru sekitar 25 sampai 30 persen,” ungkap politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTT ini.
Ia menegaskan, masyarakat masih sangat mengharapkan kehadiran pemerintah untuk memberikan kepastian tempat tinggal sementara yang lebih layak.
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena saat ini masyarakat mulai menghadapi musim hujan. Bahkan, sejumlah tenda pengungsian yang hanya beratapkan terpal dilaporkan sudah mengalami kebocoran.
Di dalam tenda-tenda tersebut terdapat ibu-ibu, anak-anak hingga lanjut usia (lansia) yang setiap hari harus bertahan dalam keterbatasan dan kondisi yang tidak nyaman.
“Terpalnya sudah bocor. Di dalamnya ada ibu-ibu, anak-anak dan orang tua. Sekarang sudah masuk musim hujan. Karena itu, kami meminta perhatian serius pemerintah agar pembangunan huntara segera dipercepat,” tegas Junaidin.
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar pembangunan huntara dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus-menerus dibiarkan bertahan di tenda pengungsian, terlebih ketika kondisi cuaca semakin tidak menentu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan BNPB terkait kebutuhan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.
Gubernur menyampaikan bahwa kebutuhan huntara tersebut telah diajukan dan ditandatangani oleh para bupati dari daerah yang terdampak bencana.
“Kita terus berkoordinasi dengan BNPB untuk segera dibangun,” ungkap Gubernur Melki.
Pemerintah Provinsi NTT berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan huntara sehingga masyarakat terdampak bencana di Flores segera mendapatkan tempat tinggal sementara yang lebih aman dan layak, terutama menjelang dan selama musim hujan. ***
