Suarantt.id, Kupang-Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Simon Petrus Kamlasi, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan implementasi program MBG, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan Simon saat melakukan evaluasi bersama pemerintah daerah terkait pelaksanaan program MBG di tingkat bawah. Menurutnya, meskipun terdapat sekitar 26 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program ini, koordinasi di lapangan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih optimal.
“Koordinasi pusat dan daerah harus kita perkuat, karena kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah,” ujarnya kepada wartawan pada Jumat, 10 April 2026.
Ia menjelaskan, struktur pelaksana program di daerah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang harus bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Sinergi ini penting agar seluruh fungsi kementerian dan lembaga dapat berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan program.
Simon juga mengungkapkan sejumlah masukan dari pemerintah Kabupaten Kupang yang akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut. Salah satunya terkait optimalisasi fungsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Dalam pelaksanaan di lapangan, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, terkait variasi makanan yang harus tetap memperhatikan kearifan lokal tanpa mengurangi standar nilai gizi. Kedua, aspek penyajian makanan yang harus menarik, higienis, dan berkualitas.
“Program MBG ini bukan sekadar memberi makan, tetapi menjadi bagian dari kurikulum makan bagi anak-anak. Mereka belajar langsung tentang konsep 4 sehat 5 sempurna dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Selain itu, Simon juga menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok bahan pangan di daerah. Ia mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan tidak justru mengalir ke luar daerah (capital flight), melainkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jangan sampai bahan pangan justru didatangkan dari luar daerah. Ini harus menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal untuk berkembang,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan SPPG di desa-desa akan memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, karena anggaran yang digelontorkan pemerintah akan berputar di tingkat lokal tanpa perantara.
Simon juga menyebutkan, program MBG di NTT ditargetkan mampu menyerap anggaran hingga Rp8 triliun per tahun. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi.
“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh. Apalagi program ini berskala besar dengan target penerima manfaat mencapai lebih dari 80 juta orang secara nasional,” katanya.
Saat ini, lanjut Simon, sekitar 61 juta orang telah merasakan manfaat program tersebut. Ia optimistis, dengan dukungan digitalisasi sistem, pelaksanaan program ke depan akan semakin baik dan transparan.
Ia juga menambahkan, dampak positif program ini mulai dirasakan masyarakat. Petani sayur, peternak ayam, hingga pelaku usaha pangan lokal mulai melihat peluang peningkatan ekonomi seiring hadirnya SPPG di wilayah mereka.
“Kalau ini berjalan optimal, masyarakat akan terdorong untuk terus berproduksi karena ada kepastian pasar. Inilah yang kita harapkan, program ini tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya. ***
