Suarantt id, Atambua-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di tengah tekanan ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengingatkan bahwa kondisi PAD saat ini berada pada “lampu kuning” sehingga membutuhkan langkah strategis dan terukur, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Hal tersebut disampaikan Wagub Johni saat melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Belu di Atambua, Rabu (1/7/2026).
“Dari target PAD Provinsi sebesar Rp2,7 triliun tahun 2026, realisasi kita baru mencapai sekitar 22 persen di semester pertama. Jika pergerakan ini linier, maka di akhir tahun hanya akan mencapai sekitar 44 persen. Ini lampu kuning bagi kita semua,” tegas Johni.
Menurutnya, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan tulang punggung PAD Provinsi NTT yang harus dioptimalkan secara maksimal. Ia menekankan bahwa jajaran Samsat merupakan ujung tombak dalam menopang pembiayaan pembangunan daerah.
“Kesejahteraan pegawai, pembayaran TPP, hingga pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada pajak yang dikumpulkan. Harapan masyarakat NTT ada pada kinerja teman-teman di lapangan,” ujarnya.
Kepatuhan Pajak Masih Rendah
Dalam pemaparan Kepala UPTD Bapenda Belu, Stanis Laus Moat, diketahui bahwa dari total 69.092 objek pajak kendaraan di Kabupaten Belu, baru 21.123 unit atau 28,05 persen yang telah memenuhi kewajiban pembayaran. Sementara 71,95 persen lainnya masih menunggak.
Meski demikian, secara nominal penerimaan menunjukkan tren positif. Realisasi PKB semester I 2026 mencapai Rp6,65 miliar atau naik 10,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara BBNKB melonjak signifikan sebesar 54,24 persen menjadi Rp3,46 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Johni menilai masih terdapat potensi besar yang bisa digarap secara lebih agresif. Ia memproyeksikan sebagian besar tunggakan masih dapat diintervensi melalui strategi yang tepat.
“Saya minta UPTD Belu menargetkan kepatuhan minimal 70 hingga 75 persen di akhir tahun. Jangan di bawah itu. Ini realistis jika kita bekerja keras, cerdas, dan taktis,” tegasnya.
Dorong Inovasi dan Kerja Taktis
Wagub juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan UPTD Bapenda Belu, seperti Samsat Keliling, Samsat Corner, penagihan door to door, serta pemanfaatan teknologi WhatsApp Blast untuk mengingatkan wajib pajak.
Namun, ia mengingatkan bahwa kerja keras saja tidak cukup tanpa strategi yang tepat.
“Kerja keras harus dibarengi kerja cerdas dan taktis. Gunakan pendekatan inovatif, libatkan seluruh staf dalam berpikir, dan terus lakukan evaluasi berbasis data,” pesannya.
Ia juga meminta keterbatasan sumber daya manusia tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja. Saat ini, UPTD Bapenda Belu hanya didukung 18 personel untuk melayani 12 kecamatan.
“Jangan jadikan kekurangan pegawai sebagai alasan. Maksimalkan yang ada sambil kita proses penambahan melalui mekanisme pusat,” tambahnya.
Tantangan Wilayah Perbatasan
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Kabupaten Belu menghadapi sejumlah tantangan khas, seperti maraknya kendaraan berplat luar daerah dan luar negeri, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta praktik transaksi kendaraan lintas batas yang tidak tercatat secara resmi.
Kondisi ini berdampak pada kebocoran potensi PAD sekaligus meningkatkan beban infrastruktur daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Johni berjanji akan mendorong lahirnya regulasi lintas wilayah dan lintas negara guna mengatasi persoalan tersebut secara komprehensif.
“Kita perlu regulasi yang lebih kuat, termasuk kerja sama antar daerah dan bahkan lintas negara, agar potensi pajak tidak hilang begitu saja,” ujarnya.
Harapan dan Target ke Depan
Di akhir arahannya, Wagub kembali menegaskan pentingnya peningkatan kinerja Samsat sebagai motor penggerak PAD. Ia optimistis, dengan strategi yang tepat dan kerja kolektif, target peningkatan kepatuhan pajak dapat tercapai.
“Kalau kita bisa capai minimal 70 persen kepatuhan, maka dampaknya sangat besar bagi keuangan daerah. Bahkan TPP pegawai bisa terbayarkan penuh dan pembangunan berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Bapenda dalam meningkatkan PAD, khususnya di wilayah perbatasan, demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. ***
