Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang mulai menyiapkan arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2027 dengan menitikberatkan pada pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah rencana alokasi anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan. Kebijakan ini disiapkan sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berbasis pada aspirasi serta kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan.
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, mengatakan bahwa penyusunan RAPBD 2027 diarahkan agar program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek-proyek besar, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
Melalui alokasi Rp500 juta per kelurahan, pemerintah ingin memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menentukan kebutuhan pembangunan yang paling mendesak di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, setiap kelurahan diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan prioritas, mulai dari infrastruktur lingkungan, fasilitas umum, hingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat.
Selain program Rp500 juta per kelurahan, Pemkot Kupang juga menyiapkan tujuh program prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan dalam RAPBD 2027.
Tujuh prioritas tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, serta memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Wali Kota dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dengan masuknya rencana alokasi Rp500 juta per kelurahan dalam pembahasan RAPBD 2027, masyarakat kini menaruh harapan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan melalui program pembangunan yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Kupang.
Pemkot Kupang Siapkan Rp500 Juta per Kelurahan, Tujuh Program Prioritas Masuk RAPBD 2027
Suarantt.id, Kupang – Pemerintah Kota Kupang menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memastikan kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan mendapat perhatian.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., saat membacakan Tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 dalam Paripurna Ke-10 Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu (18/11) malam.
Dalam tanggapannya, Serena menegaskan bahwa setiap anggaran pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyusunan RAPBD 2027 menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follows program, yakni mengarahkan belanja daerah pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Terkait alokasi Rp500 juta per kelurahan, Pemkot Kupang mengapresiasi masukan DPRD agar pembagian anggaran tidak dilakukan secara seragam, tetapi mempertimbangkan luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta tingkat urgensi kebutuhan masing-masing kelurahan.
Usulan pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan melewati proses verifikasi berjenjang. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan administrasi serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan agar pelaksanaan program tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuh Prioritas Pembangunan
Selain program Rp500 juta per kelurahan, Pemkot Kupang menetapkan tujuh sektor sebagai prioritas belanja daerah dalam RAPBD 2027.
Ketujuh prioritas tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengendalian banjir, persampahan, penanganan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk sektor pendidikan, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan mencapai Rp418,89 miliar. Sementara sektor kesehatan mendapat alokasi Rp154,46 miliar, termasuk Rp8,50 miliar untuk mendukung operasional Posyandu dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).
RSUD S.K. Lerik juga direncanakan memperoleh anggaran sekitar Rp75,67 miliar untuk mendukung operasional rumah sakit dan pengadaan peralatan medis prioritas.
Di bidang infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan, drainase, pengendalian banjir, jaringan air bersih, sanitasi, dan fasilitas pelayanan publik.
RAPBD 2027 turut mengalokasikan sekitar Rp2,14 miliar untuk pembangunan 19 unit rumah layak huni serta Rp3,36 miliar untuk peningkatan jalan lapen dan paving block di enam kecamatan.
Sektor persampahan juga menjadi perhatian serius. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan direncanakan memperoleh anggaran Rp41,44 miliar.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan tanah bagi rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pengadaan peralatan, serta penyediaan kontainer sampah guna memperkuat pelayanan kebersihan Kota Kupang.
PAD Diperkuat, UMKM Didorong
Pada sisi pendapatan, Pemkot Kupang berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, perluasan pembayaran digital menggunakan QRIS, pemasangan tapping box, penataan parkir, optimalisasi aset daerah, hingga penertiban perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pemerintah juga mendorong pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, legalitas usaha, sertifikasi produk, serta perluasan pemasaran.
Khusus Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), hasil verifikasi faktual Oktober 2026 mencatat sebanyak 34 kelurahan telah memenuhi persyaratan untuk pengguliran tahap berikutnya.
Sementara itu, persiapan Kota Kupang menyambut pelaksanaan PON XXII Tahun 2028 mulai dilakukan melalui pendataan fasilitas olahraga dan sarana pendukung. Pembenahan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah berharap momentum PON 2028 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi UMKM, sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner.
Serena menjelaskan, penyesuaian postur RAPBD 2027 dilakukan setelah terbitnya rincian resmi alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Penyesuaian tersebut diperlukan agar perencanaan anggaran tetap realistis dan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah menegaskan bahwa kualitas pelayanan dasar tidak boleh dikurangi. Efisiensi akan diarahkan pada belanja rutin yang tidak menjadi prioritas sehingga ruang anggaran dapat dimaksimalkan untuk pelayanan publik dan pembangunan.
Fraksi Gerindra dan PKB Beri Catatan
Dalam Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Sekretaris Fraksi, Dance Bistolen, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Kupang yang menjadikan program Rp500 juta per kelurahan sebagai salah satu terobosan dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Dance, kebijakan tersebut menjadi harapan masyarakat yang sebelumnya telah menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui Musrenbang kelurahan tahun 2026.
Ia berharap aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dapat diakomodasi dan direalisasikan berdasarkan skala prioritas.
Dance juga menekankan pentingnya mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingkat urgensi kebutuhan dalam menentukan besaran distribusi anggaran agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Roy R. Riwu Kaho, S.H., menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.
Fraksi PKB meminta agar beasiswa bagi keluarga kurang mampu, insentif guru honorer, perbaikan sekolah rusak, serta subsidi bagi sekolah swasta mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran 2027.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong agar pembiayaan BPJS bagi warga miskin, ketersediaan obat-obatan di Puskesmas, serta pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas wilayah pinggiran, menjadi perhatian serius pemerintah.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi Kota Kupang yang dikenal sebagai kota jasa, pendidikan, dan industri.
Karena itu, pemerintah diminta menyediakan dukungan anggaran yang jelas dan berkelanjutan bagi pelatihan, permodalan, serta pemasaran UMKM, pedagang kecil, dan pelaku ekonomi kreatif.
Menutup tanggapannya, Serena menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah berharap pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan APBD 2027 yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Program Rp500 juta per kelurahan diharapkan menjadi instrumen pemerataan pembangunan sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti dalam forum Musrenbang, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi warga Kota Kupang. ***





