Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera melantik sebanyak 296 kepala sekolah jenjang SMA dan SMK di seluruh wilayahnya. Saat ini, proses tersebut tinggal menunggu persetujuan teknis (pertek) dari pemerintah pusat sebagai tahapan akhir sebelum pelantikan resmi dilaksanakan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya mengacu pada Permendiknas Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Menurutnya, proses seleksi telah dimulai sejak November hingga Desember 2025, dengan melibatkan ratusan guru potensial yang mengikuti seleksi administrasi. Para peserta yang lolos kemudian mengikuti seleksi substansi hingga akhirnya ditetapkan kandidat yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai kepala sekolah melalui jalur reguler.
“Tidak ada yang tiba-tiba diangkat tanpa melalui proses. Semua harus mengikuti tahapan seleksi sesuai aturan. Jika ada informasi yang menyebut seseorang tidak ikut seleksi, silakan dikonfirmasi dan akan kami tindak lanjuti,” ujar Ambrosius Kodo kepada wartawan pada Selasa (17/3/2026).
Selain pengangkatan kepala sekolah definitif, Pemprov NTT juga melakukan penataan terhadap pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Dari total 144 PLT yang ada, sebagian besar telah diakomodasi untuk diisi secara definitif. Namun, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan pangkat serta kondisi khusus di beberapa sekolah, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah di wilayah terpencil.
Ambrosius juga menambahkan bahwa rotasi dilakukan terhadap sejumlah kepala sekolah, termasuk antar kabupaten. Hal ini mempertimbangkan aspek pemerataan serta kebutuhan personal, seperti penyatuan keluarga.
“Total yang akan dilantik mencapai 296 orang. Ini juga menjadi pelantikan kepala sekolah pertama sejak 2023, sekaligus yang pertama di masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur saat ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran administrasi.
“Prinsip kami jelas, semua harus sesuai aturan. Dengan begitu, ketika ada pertanyaan dari publik, kita bisa menjelaskan secara transparan dan akuntabel,” pungkas mantan Kalak BPBD NTT ini.
Saat ini, Pemprov NTT masih menunggu terbitnya pertek dari pemerintah pusat sebagai syarat akhir sebelum pelantikan resmi digelar. ***
