Suarantt.id, Bajawa-Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong percepatan transformasi digital di wilayah Flores Bagian Tengah. Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Bajawa, Kamis (18/6/26).
Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pasar murah bersubsidi di Lapangan Kartini, Bajawa, sebagai langkah konkret menjaga keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang langsung menyasar kebutuhan dasar warga.
HLM dipimpin oleh Bupati Ngada, Raymondus Bena, dan dihadiri Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, Wakil Bupati Ende Dominikus M. Mere, Kepala Perwakilan BI NTT Adidoyo Prakoso, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta perangkat daerah se-Flores Bagian Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pemerintah daerah memaparkan perkembangan terkini terkait inflasi dan implementasi digitalisasi di wilayahnya. Seluruh peserta sepakat bahwa sinergi lintas daerah dan dukungan Bank Indonesia menjadi kunci dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempercepat transformasi digital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso, menegaskan pentingnya kolaborasi di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara terarah melalui program yang berpegang pada prinsip 3T, yakni tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi.
“Di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang, kita perlu memperkuat sinergi dan inovasi agar pengendalian inflasi semakin efektif,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende juga berkomitmen menjaga inflasi dalam kisaran target nasional sebesar 2,5±1 persen melalui berbagai program inovatif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas pangan sebagai fondasi ketahanan pangan daerah dalam jangka menengah dan panjang.
Pada aspek digitalisasi, BI bersama pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Komitmen ini ditandai dengan peluncuran aplikasi “NTT Retribusi”, sebuah platform berbasis mobile yang dilengkapi dashboard pemantauan transaksi secara real time guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan retribusi daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperluas penggunaan pembayaran digital dalam layanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempercepat adopsi sistem keuangan digital di masyarakat.
HLM tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Pada sektor pengendalian inflasi, TPID se-Flores Bagian Tengah akan memperkuat implementasi program berbasis 4K melalui peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan neraca pangan, serta pengembangan sistem logistik yang terintegrasi.
Sementara itu, pada sektor digitalisasi, TP2DD mendorong percepatan penyusunan roadmap digitalisasi daerah, perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta penguatan edukasi transaksi nontunai untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Flores Bagian Tengah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat transformasi digital sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ***
