Wagub Johni Tegaskan Perbatasan Jadi Beranda Depan NKRI

oleh -71 Dilihat
Wagub NTT Buka Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) Tahun 2026 di Provinsi NTT pada Jumat, 9 Oktober 2026. (Foto Biro Adpim Setda NTT)

Suarantt.id, Kupang-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan bahwa kawasan perbatasan bukan sekadar wilayah terluar negara, melainkan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dibangun secara terintegrasi, terarah, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Johni Asadoma saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA) Tahun 2026 di Provinsi NTT pada Jumat (9/10/2026).

Menurut Johni, pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi prioritas bersama agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah perbatasan.

“Perbatasan adalah wajah kehormatan bangsa dan beranda depan Negara Indonesia. Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis batas negara. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu visi dan satu tujuan untuk kemajuan kawasan perbatasan,” tegasnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak sekadar menyusun program untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi memastikan setiap perencanaan pembangunan memiliki sasaran yang jelas, sesuai skala prioritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Johni juga mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun penganggaran yang tidak terarah. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Karena itu, ia meminta Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama Bapperida NTT mengawal seluruh tahapan PERMATA, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi.

“Jangan biarkan dokumen perencanaan hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Jadikan PERMATA sebagai roadmap yang hidup untuk menuntun langkah konkret kita membangun NTT dari kawasan perbatasan,” ujarnya.

Perbatasan NTT Memiliki Potensi Ekonomi Strategis

Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan bahwa NTT memiliki posisi strategis karena kawasan perbatasannya berkaitan langsung dengan kedaulatan negara sekaligus menyimpan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:  Hadiri Tahbisan Episkopal Mgr. Yohanes Hans Monteiro, Gubernur Melki: Gereja Harus Berpihak pada Kaum Marginal

“Provinsi NTT merupakan daerah strategis, dengan wilayah perbatasan sebagai ruang kedaulatan sekaligus peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai potensi, jika direncanakan dan dikelola secara baik,” katanya.

Makhruzi menekankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama BPPD Provinsi NTT, Hermanus Beo Wea, melaporkan bahwa Rakor PERMATA Tahun 2026 diikuti 18 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan 12 perangkat daerah dari kabupaten pengelola wilayah perbatasan.

Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut diharapkan mampu menyatukan arah kebijakan dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan selaras, tidak tumpang tindih, serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Johni kembali menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan integritas, sinergi, dan komitmen bersama. Baginya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang direncanakan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Membangun perbatasan bukan sekadar membangun batas terluar negara, tetapi membangun martabat, wajah dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai beranda depan NKRI,” pungkasnya.

Rakor PERMATA Tahun 2026 secara resmi dibuka dengan harapan seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam membangun kawasan perbatasan yang maju, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTT berharap penguatan pembangunan perbatasan dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan NTT yang semakin maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.