Suarantt.id, Kupang-Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Simon Petrus Kamlasi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Menurut Simon, MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan dan pembangunan daerah. Program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Gizi menentukan kualitas tumbuh kembang dan daya saing bangsa. Karena itu, MBG hadir sebagai intervensi penting untuk menjawab berbagai tantangan nasional seperti stunting, anemia, dan ketimpangan akses pangan bergizi,” ujarnya dalam acara Lokakarya Persiapan Penguatan Program Pendidikan dan Gizi, serta Koordinasi Penyelenggaraan Rantai Pasok Bahan Baku Pangan di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT pada Jumat, 10 April 2026.
Ia menjelaskan, arah kebijakan MBG difokuskan pada peningkatan status gizi masyarakat, mendukung tumbuh kembang anak, menunjang proses belajar, serta memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan setempat.
“MBG berada pada titik temu antara sektor kesehatan, pendidikan, pangan, dan pembangunan daerah. Ini yang membuat dampaknya sangat luas,” katanya.
Program MBG menyasar kelompok prioritas seperti peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta kelompok lain sesuai petunjuk teknis. Fokus utama diberikan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Hingga 8 April 2026, pelaksanaan MBG telah menjangkau seluruh Indonesia dengan cakupan 38 provinsi. Sebanyak 26.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, dengan lebih dari 1,15 juta petugas terlibat dan menjangkau sekitar 61,8 juta penerima manfaat.
Dalam implementasinya, distribusi makanan untuk peserta didik dilakukan selama lima hari dalam seminggu dalam bentuk makanan segar. Sementara itu, kelompok non-peserta didik tetap menerima distribusi makanan selama enam hari, termasuk dalam kondisi tertentu seperti wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Simon juga menekankan pentingnya kualitas dan keamanan pangan dalam program ini. Menu yang disajikan diutamakan berupa makanan segar, bukan produk olahan pabrikan, serta harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai kelompok penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola MBG melalui berbagai regulasi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Regulasi tersebut mencakup pengelolaan sisa pangan, sampah, dan air limbah, serta standar keamanan dan mutu pangan.
“Setiap SPPG wajib menjaga higiene, sanitasi, kualitas bahan baku, serta standar pengolahan dan distribusi. Pengawasan dan evaluasi juga dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperkuat, seperti konsistensi kualitas menu, pengawasan keamanan pangan, kesiapan SDM pelaksana, serta kesinambungan pasokan bahan baku.
Ia menambahkan, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, tata kelola yang baik, serta kolaborasi lintas sektor.
“Membangun generasi sehat bukan hanya tugas satu lembaga, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. ***
