Suarantt.id, Kupang-Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Junianto, menyampaikan bahwa BPJN NTT mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp591,2 miliar pada tahun anggaran 2025. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.
“Jika dibandingkan tahun 2024, kita mengalami penurunan hampir setengah dari pagu anggaran. Tahun lalu kita dapat Rp1,2 triliun, sementara tahun ini yang sudah buka blokir sebesar Rp591,2 miliar,” kata Agustinus kepada wartawan pada Rabu (18/6/2025).
Penurunan anggaran ini, menurut Agustinus, merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun anggaran terbatas, BPJN NTT tetap menjalankan sejumlah kegiatan prioritas, seperti preservasi dan pelebaran jalan, pemeliharaan jembatan, penanganan longsoran, serta kegiatan teknis lainnya.
“Paket pekerjaan yang telah berkontrak terdiri dari 20 paket fisik dan 10 paket non-fisik, dengan total nilai kontrak mencapai lebih dari Rp300 miliar. Semua proses pengadaan dilaksanakan menggunakan sistem e-katalog, sesuai Perpres Nomor 16,” jelasnya.
Adapun progres pekerjaan hingga 16 Juni 2025 tercatat mencapai 28,4 persen untuk fisik dan 23,87 persen untuk keuangan. Namun, ia mengakui sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, salah satunya adalah cuaca ekstrem dan intensitas hujan yang tinggi.
“Kondisi longsor di Pulau Timor dan Manggarai Barat juga menjadi perhatian kami. Beberapa titik telah kami usulkan untuk ditangani melalui dana Inpres Jalan Daerah (IJD),” katanya.
Agustinus juga mengungkapkan bahwa nomenklatur IJD kini berubah menjadi Inpres Infrastruktur Daerah, dan pembahasan dana tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini.
“Tadi malam kami dapat informasi bahwa pembahasan akan dilakukan hari ini pukul 11 siang. Harapan saya, melalui Inpres Infrastruktur Daerah ini, ada tambahan dukungan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di NTT,” pungkasnya. ***
