Suarantt.id, Kupang-Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Ana Waha Kolin, menegaskan bahwa proyek-proyek pemerintah, khususnya yang berjalan menjelang akhir tahun, harus diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak kerja. Hal itu disampaikannya saat menyoroti berbagai persoalan keterlambatan pekerjaan fisik yang kerap terjadi di lapangan.
Menurut Ana, banyak proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang seharusnya rampung pada tanggal yang telah ditentukan dalam kontrak, namun kenyataannya masih ditemukan pekerjaan yang molor. Keterlambatan tersebut, katanya, berdampak langsung pada masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kami sangat mengharapkan pengawasan yang ketat dan perhatian ekstra terhadap proyek-proyek yang ditenderkan menjelang akhir tahun. Jika proyek tidak selesai tepat waktu, masyarakat yang dikorbankan,” tegasnya kepada wartawan pada Rabu, 10 Desember 2025.
Wanti-wanti Soal PHO dan Pengawasan Dinas PUPR
Ana juga mengingatkan agar Dinas PUPR sebagai pemilik program memperkuat pengawasan lapangan, mengingat pernah terjadi persoalan terkait Provisional Hand Over (PHO) yang membuat sejumlah pegawai bermasalah secara hukum.
“Kita tidak boleh main-main. Ada cerita teman-teman PUPR yang terkendala persoalan PHO dan akhirnya membawa mereka ke hotel prodeo. Kami sebagai mitra tidak mengharapkan hal itu terjadi lagi,” ujar Politisi PKB NTT ini.
Ana menegaskan bahwa seluruh proses proyek harus dilihat secara total dan tidak boleh dianggap sepele, sebab berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Keluhan Tender Menjelang Musim Hujan
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, Komisi IV juga telah meminta agar proses tender tidak dilakukan menjelang akhir tahun atau saat memasuki musim hujan. Pola tender yang terlambat disebut sering menghasilkan pekerjaan yang tidak berkualitas karena dikerjakan secara terburu-buru.
“Ada kendala karena kadang-kadang mereka menyesuaikan anggaran. Tiba-tiba ada instruksi efisiensi dari pusat, atau regulasi baru yang harus diterbitkan. Kita pahami, tetapi regulasi itu tidak selalu cocok diterapkan di NTT yang geografisnya sangat menantang,” lanjut Ana.
Ia menambahkan, Komisi IV siap melakukan advokasi agar regulasi yang diterapkan di daerah dapat disesuaikan dengan kondisi topografi NTT yang tidak selalu kompatibel dengan kebijakan nasional.
Soroti Perencanaan Amburadul
Ana juga menyinggung persoalan perencanaan yang tidak matang di beberapa dinas teknis. Ia memberikan contoh adanya ketidaksesuaian antara pagu anggaran yang besar dengan volume pekerjaan yang justru sangat kecil.
“Pagu APBD untuk salah satu ruas jalan itu 1,5 miliar lebih, tetapi volume pekerjaan berkurang. Saya tanya kenapa bisa begitu? Menurut saya, angka itu tidak masuk akal. Perencanaan tidak boleh abu-abu, harus terintegrasi dan benar-benar sesuai kondisi lapangan,” tegasnya.
Ia menilai perencanaan tidak boleh hanya dibuat dari balik meja dengan software atau perhitungan digital, tetapi harus turun langsung melihat realita di lapangan.
Meski banyak catatan kritis, Ana Waha Kolin menyampaikan bahwa berdasarkan laporan terakhir per 17 Desember 2025, semua pekerjaan proyek di bawah Dinas PUPR telah mencapai 100 persen. Kini tahapan berikutnya adalah masa pemeliharaan.
“Yang penting kita pastikan kualitasnya benar-benar sesuai standar dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. ***
