Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna, Selasa (25/11/2025). Sikap akhir ini dibacakan oleh juru bicara Fraksi, Odylia Selati Kabba. Dalam pernyataannya, Demokrat menyatakan mendukung penetapan APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah, namun menegaskan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi.
Fraksi Demokrat menekankan bahwa APBD harus menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mempercepat pembangunan di seluruh wilayah NTT. “Kebijakan pendapatan dan belanja daerah mesti betul-betul dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Odylia Selati Kabba.
Ketergantungan Pendapatan pada Pemerintah Pusat Masih Tinggi
Dalam analisis pendapatan daerah, Fraksi Demokrat menilai struktur pendapatan masih jauh dari ideal. Ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat mencapai 70 persen, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru 30 persen.
Dividen dari BUMD yang hanya Rp 46,21 miliar atau 3,1 persen dari total PAD dianggap belum mencerminkan kinerja optimal. Sementara itu, target Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun 2026 tercatat Rp 0,00. Fraksi Demokrat menilai hal ini sebagai hilangnya peluang pendapatan dari hibah maupun kerja sama pihak ketiga.
Untuk mengatasinya, Fraksi Demokrat mendorong:
- digitalisasi pajak dan retribusi,
- perluasan objek pajak,
- peningkatan layanan publik berbasis retribusi,
- profesionalisasi BUMD dan pemanfaatan aset daerah,
- pembangunan basis data wajib pajak terintegrasi,
- serta pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, peternakan, dan energi terbarukan.
Belanja Daerah Dinilai Masih Konsumtif
Dengan total belanja daerah sebesar Rp 5,38 triliun, Fraksi Demokrat menyoroti dominasi belanja operasional hingga 82 persen. Sementara belanja modal hanya 3,4 persen, angka yang dinilai terlalu kecil untuk mendorong percepatan pembangunan.
Rendahnya realisasi belanja modal sampai Oktober 2025—baru 30,43 persen—dipandang sebagai cerminan lemahnya perencanaan dan optimalisasi anggaran.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah menggeser orientasi belanja ke sektor produktif, seperti:
- infrastruktur dasar,
- pertanian,
- pariwisata,
- pendidikan,
- dan kesehatan.
Fraksi juga mendorong penganggaran berbasis kinerja, evaluasi kinerja OPD per triwulan, efisiensi perjalanan dinas, serta peningkatan porsi belanja modal hingga mencapai minimal 10 persen dalam dua tahun ke depan.
Dorongan pada Sektor Produktif: Pertanian hingga UMKM
Fraksi Demokrat menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung masyarakat NTT. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- Pertanian: perluasan lahan produktif minimal 7.500 hektare dengan anggaran Rp 35 miliar.
- Perikanan dan kelautan: dukungan minimal Rp 20 miliar untuk alat tangkap, bibit, rumput laut, dan garam rakyat.
- Peternakan: program ayam KUB dan ayam kampung unggul dengan anggaran Rp 10 miliar.
Selain itu, Fraksi mendukung program One Village One Product (OVOP) dengan skema hibah Rp 100 juta per desa, satu kali dalam lima tahun.
APBD 2026 Jadi Fondasi Menuju PON 2028
Dalam Pendapat Akhirnya, Demokrat menilai APBD 2026 harus diarahkan untuk mempersiapkan NTT menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Momentum ini dinilai strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM, pariwisata, dan kolaborasi lintas-OPD.
Fraksi juga meminta agar laporan realisasi keuangan dipublikasikan setiap triwulan guna meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.
Dukungan dengan Catatan
Setelah menyampaikan seluruh catatan dan rekomendasi, Fraksi Partai Demokrat menyatakan mendukung penetapan APBD NTT Tahun Anggaran 2026 sebagai Peraturan Daerah. Namun, mereka mengingatkan bahwa seluruh perbaikan yang disampaikan harus direspons dengan serius oleh Pemerintah Provinsi.
“Apabila kebijakan ini dijalankan secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab, APBD 2026 dapat menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur,” demikian penutup Fraksi Demokrat. ***
