Gegara Kebijakan Pusat dan KDMP, Dana Desa di NTT Dipangkas Hingga Rp1,62 Triliun

oleh -149 Dilihat
Rincian Dana Desa di NTT Tahun 2026. (Foto Istimewa)

Suarantt.id, Kupang-Alokasi Dana Desa (DD) untuk 3.137 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis. Total anggaran yang sebelumnya mencapai Rp2,69 triliun pada 2025, kini hanya tersisa Rp1,07 triliun.

Artinya, terjadi penurunan sebesar Rp1.622.215.118.000 atau sekitar Rp1,62 triliun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi NTT, Yosef Maria Ronaldus Amapiran, menjelaskan bahwa penurunan Dana Desa tersebut merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk kebijakan dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kebijakan tersebut turut mempengaruhi besaran alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa di seluruh wilayah NTT pada 2026.

Berdasarkan data alokasi Dana Desa 2025 dan 2026, total anggaran untuk 21 kabupaten di NTT turun dari Rp2.699.267.247.000 menjadi Rp1.077.052.129.000.

Penurunan ini menjadi perhatian serius karena Dana Desa selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari data tersebut, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengalami penurunan terbesar secara nominal, yakni Rp129.153.960.000. Alokasi Dana Desa TTS yang sebelumnya mencapai Rp242.970.904.000 pada 2025, turun menjadi Rp113.816.944.000 pada 2026.

Kabupaten Ende menyusul dengan penurunan sebesar Rp118.487.496.000, sementara Flores Timur mengalami pengurangan Rp112.084.500.000.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) juga mengalami penurunan sebesar Rp96.732.902.000, disusul Sumba Barat Daya sebesar Rp95.757.397.000 dan Manggarai Timur sebesar Rp92.300.178.000.

Sementara itu, Kabupaten Kupang mengalami penurunan Dana Desa sebesar Rp89.319.686.000. Alokasi yang sebelumnya mencapai Rp147.903.278.000 pada 2025, kini hanya sebesar Rp58.583.592.000 pada 2026.

Penurunan juga terjadi di Kabupaten Sikka sebesar Rp88.933.120.000, Manggarai Barat Rp87.829.935.000, Alor Rp76.930.942.000, Sumba Timur Rp76.003.264.000, Manggarai Rp74.795.799.000, Malaka Rp72.682.019.000, Lembata Rp71.373.267.000, serta Rote Ndao Rp64.097.664.000.

BACA JUGA:  Gubernur NTT Launching Kantor Rumah Zakat, Perkuat Kerja Kemanusiaan dan Toleransi

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran yang jauh lebih terbatas.

Di satu sisi, pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, di sisi lain, berkurangnya Dana Desa dalam jumlah besar menuntut pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran.

Karena itu, diperlukan penjelasan yang transparan mengenai mekanisme pengalihan maupun pengaturan alokasi anggaran yang berkaitan dengan kebijakan KDMP, sehingga pemerintah desa dan masyarakat memahami dampaknya secara utuh.

Pemerintah juga diharapkan memastikan agar kebijakan penguatan koperasi desa tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat desa, terutama pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Dengan pemangkasan yang mencapai Rp1,62 triliun, tantangan pembangunan desa di NTT pada 2026 dipastikan semakin berat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan penguatan ekonomi desa tetap berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan masyarakat di tingkat desa. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.