Suarantt.id, Kupang-Penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dimulai pada Jumat (10/4/2026). Hari pertama pelaksanaan kebijakan ini membuat suasana Kantor Gubernur NTT atau Gedung Sasando di Jalan El Tari, Kota Kupang, tampak lengang atau sepi dari aktivitas pegawai seperti biasanya.
Pantauan di lokasi menunjukkan hanya segelintir aparatur sipil negara (ASN) yang tetap bekerja di kantor. Di bagian kehumasan, sejumlah staf terlihat masih menjalankan tugas, sementara di beberapa ruangan lain hanya terdapat kurang dari lima pegawai yang bekerja dengan mengoperasikan komputer. Tidak tampak kehadiran pejabat eselon II di sebagian besar ruangan tersebut.
Meski demikian, aktivitas tetap terlihat di lobi utama dan lantai satu Gedung Sasando. Sejumlah tamu hilir mudik mengikuti agenda pertemuan bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Sementara itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma juga terpantau berada di ruang kerjanya.
Beberapa pejabat juga masih hadir untuk keperluan tertentu. Kepala Dinas Perhubungan NTT Frederik Koenunu dan Staf Ahli Bidang Perekonomian Lery Rupidara terlihat berada di ruang Biro Administrasi Pimpinan, mengikuti agenda bersama gubernur, termasuk rencana sidak pasar.
Kondisi serupa juga terlihat di area parkir. Kendaraan pegawai tampak jauh berkurang dibandingkan hari-hari biasa, bahkan pada akhir pekan yang biasanya tetap ramai.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTT, Rita Wuisan, yang ditemui di lobi utama pada siang hari, belum memberikan keterangan rinci terkait pelaksanaan WFH. Ia menyebut akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah menerima laporan dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Rita menjelaskan, Gubernur NTT meminta setiap pimpinan OPD untuk menggelar rapat internal secara daring melalui zoom meeting bersama seluruh staf. Pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi program kegiatan, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Nantinya hari Senin dalam laporan tiap pimpinan perangkat daerah maka akan dilaporkan hasilnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH. Pimpinan OPD diminta memastikan seluruh pegawai tetap bekerja dari rumah sesuai ketentuan. Jika ditemukan ASN yang tidak menjalankan tugas, sanksi akan diberikan kepada pimpinan perangkat daerah.
“Jika ternyata hasil pantauan ada ASN yang berlibur maka kepala perangkatnya akan kita sanksi. Jadi kewenangan ada di kepala,” tegasnya.
Penerapan WFH ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran, khususnya penghematan penggunaan listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah fasilitas di kantor yang tidak digunakan dimatikan, termasuk lampu dan perangkat elektronik lainnya.
Penggunaan lift pun dibatasi hanya pada jam-jam tertentu, yakni pagi hari saat masuk kantor, waktu istirahat siang, dan sore hari saat jam pulang kerja.
Rita menyebut, pada hari pertama WFH, ia hanya didampingi empat staf dalam menjalankan tugasnya. Keempat staf tersebut dibagi untuk membantu dua unit kerja yang berada di bawah koordinasinya.
Meski WFH diberlakukan, sejumlah pejabat eselon II tetap hadir di kantor untuk mendukung agenda penting. Bahkan, beberapa pegawai eselon III juga diminta hadir karena kebutuhan mendesak.
Sementara itu, Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan, Frans Tiran, mengatakan sistem kerja di bagiannya diatur secara bergiliran. Dari total 17 staf, sebagian bekerja dari rumah dan sebagian lainnya tetap bertugas di kantor.
“Diatur semacam shift. Ada yang bekerja dari pagi hingga siang, dan dilanjutkan shift berikutnya sampai jam dinas berakhir,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan listrik di ruang kerja juga dibatasi sesuai kebutuhan, sejalan dengan tujuan utama kebijakan WFH untuk efisiensi energi di lingkungan Pemprov NTT. ***
