Suarantt.id, Kupang-Sekertaris Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan atau akrab disapa Jun, menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan tambang emas yang belum dikelola secara optimal. Dalam forum bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini bisa melonjak hingga Rp50 miliar per tahun, asalkan dikelola serius dan profesional.
Menurut Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTT ini sektor kelautan memiliki keunggulan dibandingkan sektor pertanian dan peternakan yang rentan terhadap penyakit seperti ASF atau serangan hama. Sebaliknya, hasil laut relatif lebih stabil dan bersih.
“Kalau di pertanian dan peternakan, kita masih hadapi penyakit. Tapi kalau di laut, tidak ada penyakit. Ikan itu sehat. Jadi yang jadi soal bukan komoditasnya, tapi manajemennya,” tegasnya.
Kritik Target PAD dan Regulasi Berbelit
Jun menyayangkan target PAD sektor kelautan dan perikanan tahun 2026 yang hanya ditetapkan sebesar Rp250 juta. Menurutnya, angka tersebut sangat tidak mencerminkan potensi yang dimiliki wilayah pesisir NTT.
“Kalau saya berani taruh Rp50 miliar, itu bukan angka ngarang. Bisa dicapai. Tinggal kemauan kita,” ujar Jun, sambil mencontohkan peningkatan pendapatan dari sektor parkir yang kini mencapai lebih dari Rp20 juta per bulan, naik dari sebelumnya hanya Rp13 juta.
Ia juga menyoroti perlunya penyederhanaan izin usaha perikanan. Perizinan yang terlalu banyak dan rumit, menurutnya, justru mempersulit nelayan kecil yang menjadi tulang punggung sektor ini.
“Izin-izin seperti A, B, C, D itu terlalu menyulitkan. Masyarakat banyak yang mengeluh. Kalau bisa dipermudah, kenapa tidak?” tegasnya.
Perluasan Wilayah dan Potensi Garam
Jun mendorong perluasan fokus pengembangan sektor kelautan hingga ke wilayah-wilayah potensial seperti Sikka, Alor, Atambua, hingga Sumba. Ia juga meminta pemerintah memaksimalkan budidaya perikanan dan produksi garam lokal.
“Kalau harga garam terlalu murah, kenapa tidak dinaikkan? Itu bisa jadi sumber PAD juga,” ujarnya, sembari mendorong revisi perda atau pergub terkait harga beli garam.
Jun turut menyoroti lemahnya pengawasan ruang laut serta belum maksimalnya implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024.
“Bahasa Arabnya ‘la yamutu wala yahya’ – hidup enggan, mati tak mau. Itu yang bahaya. Harusnya perda itu berjalan,” katanya mengkritik.
Sorotan Tajam ke Kepala Sabandar
Pernyataan Jun memuncak saat ia mengkritik perilaku oknum kepala sabandar perikanan di Kota Kupang yang diduga melakukan pelanggaran etika. Ia menerima laporan bahwa oknum tersebut menandatangani surat dalam kondisi mabuk di sebuah bar.
“Masa kepala sabandar tanda tangan di bar sambil mabuk? Ini kurang ajar. Mohon maaf, tapi saya harus bicara,” kecamnya.
Jun bahkan mengaku telah menyerahkan data tersebut ke Gubernur NTT dan meminta agar dilakukan penyegaran di tubuh pejabat sabandar. Ia menyatakan siap melaporkan kasus ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan jika tidak ditindaklanjuti.
“Kalau tahun ini dia masih ada, saya akan teriak lagi. Jangan sampai gara-gara mereka, Ibu Kadis yang terus disalahkan,” tegasnya.
PSI Siap Dukung Perbaikan Tata Kelola
Menutup penyampaiannya, Jun menegaskan bahwa Fraksi PSI DPRD NTT memberikan dukungan penuh terhadap perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, termasuk peningkatan anggaran serta penguatan regulasi.
“Jangan khawatir, saya support penuh. SK-nya nanti saya sampaikan ke Pak Ketua DPRD. Mari kita kerja sama untuk naikkan PAD kita,” pungkasnya. ***
