Suarantt.id, Kupang-Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dan Wakil Wali Kota, Serena Cosgrova Francis, menegaskan komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas di Kota Kupang. Komitmen ini disampaikan dalam acara Aksi Kolektif Hari Perempuan Internasional 2025, yang diselenggarakan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) bekerja sama dengan RRI Kupang di Arena Car Free Day, Jl. El Tari Kupang, Sabtu pada (8/3/25).
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, serta perwakilan organisasi disabilitas, seperti Ketua Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT, Serafina Bete.
Dalam sambutannya, Wali Kota dr. Christian Widodo menegaskan bahwa perempuan, anak, dan penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah. “Jika bicara tentang perempuan dan disabilitas, jangan lupa tentang anak sebagai bagian yang tak terpisahkan. Kami ingin menjadikan Kota Kupang rumah yang aman, modern, berbudaya, tangguh, dan sejahtera bagi semua,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, ia mengungkapkan bahwa di hari-hari pertama masa jabatannya, pihaknya telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak untuk dibahas bersama DPRD Kota Kupang.
dr. Christian juga menyoroti tiga fokus utama dalam mendukung perempuan: hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan ekonomi. “Regulasi sudah ada, tetapi yang penting adalah implementasinya. Karena visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis menambahkan bahwa pendidikan inklusif dan akses terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas pemerintah. “Sekolah bagi anak-anak disabilitas harus inklusif. Mereka berhak mendapatkan pendidikan di sekolah umum dengan fasilitas yang memadai,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet yang disesuaikan, jalur khusus bagi pengguna kursi roda, dan akses ke dunia kerja. “Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian UMKM untuk merancang program pelatihan dan bantuan bagi perempuan serta penyandang disabilitas agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” jelasnya.
Dukungan Pemerintah Provinsi dan DPRD NTT
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma,menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukan hanya isu lokal, tetapi juga isu global. “Di dunia internasional, hak-hak perempuan terus diperjuangkan. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi semakin banyaknya perempuan yang tampil sebagai pemimpin di NTT, seperti Wakil Wali Kota Kupang, Wakil Bupati Kupang, dan beberapa pemimpin perempuan lainnya di wilayah NTT.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni, menambahkan bahwa regulasi untuk mendukung kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas sebenarnya sudah ada, seperti Perda No. 5 tentang Pengarusutamaan Gender serta Perda No. 6 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, implementasi aturan ini masih menjadi tantangan. “Sayangnya, regulasi tersebut masih minim implementasi. Ke depan, kami berharap pemda seluruh NTT dapat membuat regulasi serupa yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” ujarnya.
Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025: “Accelerate Action”
Ketua Garamin NTT, Yafas Aguson Lay, menjelaskan bahwa Hari Perempuan Internasional (8 Maret) merupakan momentum global untuk merayakan pencapaian perempuan dalam berbagai bidang sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kesetaraan gender, disabilitas, sosial inklusi (GEDSI), dan pemberdayaan perempuan.
Pada tahun 2025, tema global yang diangkat adalah “Accelerate Action” atau “Percepat Aksi”, yang menekankan perlunya langkah cepat, konkret, dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan dalam implementasi GEDSI di seluruh dunia.
Sebagai penutup, seluruh narasumber dan peserta yang hadir melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mempercepat aksi GEDSI di NTT, demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara. ***
