Suarantt.id, Kupang-Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang mengusulkan pemanfaatan lima kapal ternak yang saat ini berpangkalan di Pelabuhan Tenau Kupang untuk mengangkut ternak babi menuju Pulau Sumba.
Usulan tersebut menjadi salah satu solusi yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor terkait polemik pengangkutan babi yang selama ini masih menggunakan kapal penumpang.
Kepala KSOP Kelas III Kupang, Simon B. Baon, mengatakan rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Peternakan Provinsi NTT, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan Kota Kupang, BPTD Kelas XII, PELNI, Garda Maritim, ASDP, serta operator kapal.
Menurut Simon, persoalan utama yang dibahas adalah bagaimana memberikan pelayanan transportasi yang layak bagi pelaku usaha ternak babi di NTT, khususnya masyarakat dari Pulau Sumba yang selama ini mengandalkan jalur transportasi laut dari Pelabuhan Bolok menuju pelabuhan transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Sumba.
Ia menegaskan bahwa secara prinsip regulasi, kapal penumpang tidak diperbolehkan mengangkut hewan ternak secara bersamaan dengan manusia.
“Prinsip dasarnya bahwa kapal penumpang tidak bisa mengangkut bersama dengan ternak,” tegas Simon dalam rapat dengar pendapat dengan mitra pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Karena itu, KSOP Kupang mendorong adanya solusi khusus agar kebutuhan masyarakat terhadap angkutan ternak babi tetap dapat dilayani tanpa mengganggu kenyamanan dan keselamatan penumpang.
Salah satu alternatif yang dinilai paling memungkinkan adalah memanfaatkan kapal ternak yang sudah tersedia dan berpangkalan di Pelabuhan Tenau Kupang.
Simon menyebut terdapat sekitar lima kapal ternak yang selama ini melayani pengangkutan ternak ke wilayah Kalimantan dan Pulau Jawa. Kapal-kapal tersebut dinilai dapat diberdayakan untuk melayani pengangkutan babi dari Kupang menuju Sumba.
“Lima kapal ini perlu diberdayakan untuk angkutan ternak babi dari Pelabuhan Tenau Kupang ke Pelabuhan Waingapu,” ujarnya.
Namun, pemanfaatan kapal ternak tersebut membutuhkan penyesuaian regulasi karena pengangkutan babi belum secara khusus tercantum dalam layanan angkutan ternak yang selama ini tersedia.
Simon mengatakan, selama ini jenis ternak yang umum diangkut melalui kapal khusus antara lain sapi, kerbau, kuda, kambing maupun domba. Sementara kebutuhan pengangkutan babi yang cukup tinggi di NTT belum mendapatkan skema khusus.
Karena itu, KSOP Kupang mendorong Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan untuk mengkaji persoalan tersebut dan mengusulkan permohonan diskresi kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan.
“Solusi yang paling cepat adalah diskresi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan,” katanya.
Selain kapal khusus ternak, alternatif lain yang dibahas adalah pengaturan jadwal khusus oleh operator kapal. Namun, opsi tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan yang melarang pencampuran antara hewan dan penumpang.
Langkah ini dinilai penting mengingat pengangkutan ternak babi dalam kapal penumpang selama ini berpotensi menimbulkan persoalan kenyamanan bagi penumpang maupun anak buah kapal.
Simon menegaskan, pemerintah tidak ingin hanya mencari pihak yang dianggap melakukan kesalahan, tetapi ingin menemukan solusi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Kita tidak mencari kesalahan, tetapi kita mencarikan solusi bagaimana memberikan layanan terhadap angkutan babi di Provinsi NTT,” ujarnya.
KSOP Kupang berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan angkutan ternak babi di NTT sehingga tersedia sarana transportasi khusus yang aman, tertib, dan tidak bercampur dengan penumpang.****
