Suarantt.id, Kupang-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditegaskan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam pengarahan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, kepada jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-NTT di Aula El Tari Kupang pada Rabu (9/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi NTT serta para mitra pelaksana program MBG. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.
“Pemerintah memiliki tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negara. Salah satunya diwujudkan melalui pemenuhan gizi anak lewat Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Menurut Pigai, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan bagian dari investasi pembangunan manusia Indonesia.
“Program makan bergizi gratis bukan hanya soal makanan, tetapi bagian dari pembangunan kualitas manusia Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan program dengan penuh tanggung jawab, profesional, transparan, dan berintegritas. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen para pelaksana di lapangan.
“Siapapun yang menjalankan program ini dengan jujur, adil, dan profesional adalah bagian dari perjuangan membangun bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di NTT harus menjadi gerakan bersama yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah.
Ia menjelaskan, program MBG memberikan dampak luas, mulai dari peningkatan gizi hingga membuka peluang ekonomi melalui pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, serta usaha kecil.
“Kita ingin agar kebutuhan dapur SPPG di NTT sebanyak mungkin dipenuhi dari produk lokal. Beras, sayur, ikan, daging, telur, buah, dan komoditas lainnya harus berputar di NTT sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), transparansi, dan akuntabilitas.
“Kita bekerja sesuai aturan dan SOP. Yang penting tata kelola dijaga dengan baik,” tegasnya.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTT, Oswaldus Ngani, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat 335 SPPG yang beroperasi di seluruh wilayah NTT.
SPPG tersebut melayani berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Total potensi penerima manfaat MBG di NTT sekitar 1,5 juta orang. Saat ini baru sekitar 691 ribu yang terlayani, terdiri dari 558 ribu peserta didik dan sekitar 132 ribu dari kelompok 3B,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa cakupan layanan masih terus diperluas agar seluruh sasaran program dapat merasakan manfaat MBG secara merata.
Oswaldus juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan ekosistem MBG di NTT.
Dengan kolaborasi yang kuat, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi NTT yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. ***
