Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp75 miliar untuk empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun anggaran 2026. Dari total tersebut, Bank NTT menjadi penerima porsi terbesar dengan nilai Rp30 miliar.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut akan disalurkan setelah masing-masing BUMD menyelesaikan dan mendapatkan persetujuan atas rencana bisnisnya.
“Penyertaan modal ini diberikan setelah rencana bisnis masing-masing BUMD disetujui, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Melki saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur NTT pada Senin (8/6/2026).
Selain Bank NTT, Pemprov juga mengalokasikan Rp21 miliar untuk Jamkrida. Sementara itu, dua BUMD lainnya yakni PT Flobamor dan KIB Bolok masing-masing akan menerima penyertaan modal sebesar Rp12 miliar.
Gubernur Melki menegaskan bahwa pengisian jajaran direksi maupun komisaris BUMD dilakukan secara profesional tanpa intervensi pihak tertentu, termasuk tim sukses.
“BUMD tidak diisi oleh tim sukses. Semua melalui proses perekrutan yang profesional dan melibatkan berbagai pihak,” tegasnya.
Di sisi lain, Melki juga mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih dalam tahap penyesuaian fiskal. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan dan kesejahteraan aparatur.
“Saat ini kita masih melakukan penyesuaian fiskal, tetapi pemerintah tetap berupaya menyiapkan dukungan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada akhir tahun,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT, Benny Menoh, menjelaskan bahwa rencana penyertaan modal tersebut telah beberapa kali disampaikan oleh gubernur dan kini tinggal menunggu tahapan persetujuan.
“Seperti yang sudah disampaikan Pak Gubernur, rencana penyertaan modal tahun 2026 sebesar Rp75 miliar, dengan rincian Bank NTT Rp30 miliar, Jamkrida Rp21 miliar, KIB Bolok Rp12 miliar dan PT. Flobamor Rp12 miliar,” ujarnya.
Ia menegaskan, pencairan anggaran tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan setelah rencana bisnis masing-masing BUMD dibahas dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah bersama DPRD.
“Pencairan dilakukan setelah rencana bisnisnya dibahas dan disetujui pemerintah dan DPRD,” tegas Benny.
Senada dengan itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selfi Handrayani Nange, menyebut bahwa penyertaan modal tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penyertaan modal ini tetap melihat kemampuan fiskal daerah, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terukur,” pungkasnya. ***
