Suarantt.id, Labuan Bajo-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi V DPR RI membahas kesiapan infrastruktur terintegrasi guna mendukung suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, serta sejumlah anggota Komisi V DPR RI dan mitra kerja kementerian/lembaga terkait.
Agenda utama pertemuan membahas kesiapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar di Provinsi NTT bersama Provinsi NTB dan DKI Jakarta. Selain itu, forum tersebut juga menjadi wadah koordinasi untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan infrastruktur strategis di wilayah NTT.
Sejumlah sektor infrastruktur menjadi fokus pembahasan, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara, sumber daya air, hingga pembangunan permukiman dan konektivitas antarwilayah. Mitra kerja Komisi V DPR RI yang hadir antara lain perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BMKG, Basarnas, serta BUMN terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menegaskan bahwa penyelenggaraan PON 2028 merupakan momentum strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, kesiapan infrastruktur yang andal dan terintegrasi menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut.
“PON XXII Tahun 2028 menjadi peluang besar bagi NTT untuk mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur yang memenuhi standar nasional maupun internasional,” ujarnya.
Wagub Johni juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan, penganggaran, serta program kerja yang konkret dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan bahwa selain kesiapan infrastruktur PON, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan transportasi, khususnya transportasi laut di kawasan pariwisata Labuan Bajo.
Ia menilai pengawasan terhadap kelaikan kapal, kelengkapan alat keselamatan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor pelayaran harus menjadi prioritas untuk mencegah kecelakaan.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait mengenai rencana program dan dukungan pembangunan infrastruktur di NTT.
Menanggapi hasil pembahasan tersebut, Wakil Gubernur NTT mengusulkan agar dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara berkala yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTT, NTB, dan DKI Jakarta guna memantau perkembangan persiapan PON 2028.
Menutup pertemuan, Wagub Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas kunjungan kerja reses di Manggarai Barat dan berharap seluruh usulan pembangunan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Ketua Tim Komisi V DPR RI berharap seluruh masukan dari pertemuan tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat internal DPR RI untuk menentukan langkah tindak lanjut ke depan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan demi suksesnya penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 di NTT. ***
