Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mempercepat berbagai tahapan persiapan menuju penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pembentukan Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) NTT yang ditargetkan rampung dalam waktu empat bulan ke depan.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTT, Dr. Alfonsus Theodorus menyampaikan target tersebut usai mengikuti rapat bersama Komisi V DPRD NTT di Kantor DPRD NTT pada Selasa (7/7/2026).
Menurut Alfonsus, pembentukan PB PON menjadi tahapan penting setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan NTT sebagai salah satu tuan rumah PON 2028. Kepengurusan tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh Gubernur NTT.
“Yang kita lakukan sekarang adalah membentuk Pengurus Besar PON. Ketua PB PON nantinya adalah Pak Gubernur. Kami menargetkan pembentukannya selesai dalam empat bulan,” ujar Alfonsus.
Ia menjelaskan, PB PON akan menjadi lembaga yang memiliki dasar hukum untuk mengatur seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON, termasuk penyusunan berbagai regulasi teknis. Beberapa aturan yang akan disiapkan meliputi standar harga satuan, petunjuk pelaksanaan, hingga regulasi pendukung lainnya.
Alfonsus menyebutkan, sedikitnya terdapat 13 produk hukum yang harus segera disiapkan agar seluruh tahapan persiapan PON 2028 dapat berjalan sesuai jadwal dan memiliki landasan yang jelas.
Selain pembentukan PB PON, Pemprov NTT juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keolahragaan. Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme penyelenggaraan pertandingan PON di sejumlah kabupaten yang dinilai memiliki kesiapan infrastruktur maupun kemampuan pendanaan.
“Kabupaten yang mampu akan kita beri kesempatan menjadi lokasi penyelenggaraan. Sedangkan yang belum siap akan disesuaikan. Dengan Perda ini, pemerintah kabupaten juga lebih mudah menyiapkan pendanaan secara multiyears,” jelasnya.
Dalam aspek pembiayaan, Alfonsus mengatakan penyelenggaraan PON 2028 akan didukung melalui dua sumber anggaran, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dukungan pemerintah pusat masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemprov NTT juga akan melakukan pembahasan lanjutan bersama KONI Pusat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kebutuhan pembangunan maupun peningkatan venue olahraga.
“Kita ingin mempertegas venue apa saja yang dibutuhkan sehingga seluruh persiapan bisa dilakukan secara terukur,” katanya.
Terkait pembagian cabang olahraga, Alfonsus menjelaskan berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional KONI, NTT mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah 24 cabang olahraga, NTB 30 cabang olahraga, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga dengan 17 cabang olahraga.
Namun, komposisi tersebut masih dapat berubah karena adanya pembahasan terkait usulan penambahan cabang olahraga baru seperti sambo, mixed martial arts (MMA), floorball, dan jujitsu.
Ia menegaskan, setiap keputusan terkait cabang olahraga akan mempertimbangkan kesiapan daerah, baik dari sisi fasilitas maupun kemampuan anggaran.
“Kalau NTT mampu menyelenggarakan, tentu kita siap. Tetapi kalau ada cabang yang tidak memungkinkan, bisa dialihkan ke daerah lain sesuai kesepakatan,” ujarnya.
Dengan percepatan pembentukan PB PON, penyusunan regulasi, serta penyiapan venue, Pemprov NTT optimistis seluruh persiapan dapat berjalan sesuai tahapan menuju suksesnya penyelenggaraan PON 2028. ***
