Suarantt.id, Ruteng-Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus Anggota DPRD NTT, Junaidin Mahasan, menegaskan bahwa anggota legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
Hal tersebut disampaikan Junaidin dalam sebuah acara Bengkel Gagasan yang dikemas dalam format podcast beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, ia mengingatkan bahwa keberadaan anggota DPRD bukan semata-mata untuk menikmati fasilitas, tunjangan, maupun gaji yang diterima setiap bulan.
“Kami DPRD digaji oleh masyarakat NTT untuk berbicara. Jangan sampai kita duduk di kursi legislatif hanya untuk menikmati tunjangan atau gaji yang kita peroleh, itu tidak boleh,” tegas Politisi PSI NTT ini.
Menurut Junaidin, anggota DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk menyampaikan aspirasi rakyat, karena mereka dipilih langsung sebagai perwakilan masyarakat di lembaga legislatif.
Ia menambahkan, fungsi utama DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dijalankan secara maksimal, terutama dalam menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Kalau kita sebagai anggota DPRD atau wakil rakyat, harus menyampaikan aspirasi mereka, karena kita adalah perwakilan dari rakyat,” ujar Sekertaris Komisi II DPRD NTT itu.
Junaidin juga mendorong agar para legislator lebih aktif turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan masyarakat, serta memperjuangkan solusi melalui kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Ia berharap, dengan komitmen yang kuat dari setiap anggota DPRD, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat terus terjaga dan ditingkatkan.
Melalui forum diskusi seperti Bengkel Gagasan, Junaidin menilai pentingnya ruang-ruang dialog publik untuk memperkuat kesadaran akan peran dan tanggung jawab wakil rakyat dalam membangun daerah yang lebih baik. ***
