Suarantt.id, Kalabahi-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cermat, efisien, dan transparan guna memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Alor pada Rabu (3/6/2026) malam.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD wajib memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus cermat, efisien, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah,” tegas Johni Asadoma.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Brikmar, unsur Kementerian Dalam Negeri RI, BPJS Ketenagakerjaan, serta para Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD dari seluruh kabupaten/kota di NTT.
Dalam arahannya, Wagub menekankan pentingnya sinkronisasi program kerja daerah dengan prioritas nasional dan provinsi. Menurutnya, sinergi lintas tingkatan pemerintahan menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan selaras dan memberikan hasil maksimal.
Dia juga meminta agar belanja daerah difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan, kata dia, harus disusun secara terarah dan selaras dengan agenda pembangunan nasional maupun provinsi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menargetkan perluasan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi 100 ribu pekerja rentan di NTT sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil.
Di sisi lain, Wagub menyoroti masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah di NTT. Hingga saat ini, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kumulatif masih berada di angka 10,04 persen.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong seluruh kepala daerah agar mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat sekaligus menutup potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Provinsi yang maju adalah provinsi dengan kabupaten/kota yang maju. Karena itu, kita harus bekerja bersama dan mulai melakukan penyesuaian agar struktur APBD semakin sehat, produktif, dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Bakeuda NTT, Heronimus Hayantowati, selaku ketua panitia, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, dalam kesempatan tersebut juga menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Alor untuk terus mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis santunan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah. ***
