Suarantt.id, Kupang-Kritik tajam dilontarkan Anggota DPRD NTT, Junaidin Mahasan, terhadap arah kebijakan pendidikan di Nusa Tenggara Timur yang dinilai mulai melenceng dari tujuan utamanya. Program OCOP (One Class One Product) dan OVOP (One Village One Product)disebut telah menggeser fokus sekolah dari peningkatan kualitas belajar menjadi aktivitas produksi layaknya dunia usaha.
Menurut Junaidin, program tersebut seharusnya hanya menjadi pelengkap pembelajaran, bukan tujuan utama pendidikan. Ia menegaskan, sekolah tidak boleh lebih sibuk mengejar target produksi dibanding memastikan peserta didik memiliki kemampuan dasar seperti membaca, berhitung, berpikir kritis, serta pembentukan karakter.
“Jangan sampai sekolah berubah jadi pabrik. Anak-anak belum bisa baca dengan baik, belum mampu berhitung dengan benar, tapi malah didorong untuk produksi. Ini keliru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keberhasilan program pemerintah tidak boleh diukur dari banyaknya kegiatan yang dijalankan, melainkan dari capaian nyata di masyarakat. Indikator keberhasilan, kata dia, harus terlihat dari peningkatan kesejahteraan, pendapatan petani dan nelayan, serta kualitas kesehatan dan pendidikan.
Dalam pembahasan anggaran, Junaidin mengaku prihatin terhadap alokasi pendidikan di NTT yang hanya sekitar Rp42 miliar atau 14 persen. Ia menilai dengan anggaran yang terbatas tersebut, seharusnya fokus diarahkan untuk memperbaiki kualitas dasar pendidikan, bukan memperluas program berbasis produksi di sekolah.
“Saya tidak alergi dengan kegiatan produktif. Tapi kita harus kembali ke hakikat pendidikan. Saat ini, banyak siswa SMA yang belum mampu membaca dan berhitung dengan baik. Ini persoalan serius,” ujarnya.
Dia juga menyinggung capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) di NTT yang masih berada di peringkat ketiga terendah, serta kondisi literasi dan numerasi yang dinilai sangat rendah dibandingkan daerah lain.
Karena itu, Junaidin mendesak agar program OCOP dan OVOP tidak lagi menjadi fokus utama di sektor pendidikan. Ia meminta agar program berbasis produksi dialihkan ke dinas teknis seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali fokus pada peningkatan mutu pembelajaran.
“Kalau kita ingin maju, perbaiki dulu fondasi pendidikan. Jangan sampai kita kehilangan arah hanya karena ingin mengejar program yang bukan prioritas,” pungkasnya. ***
