Suarantt.id, Kupang-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPwBI NTT) mencatat pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2025 sebesar 5,14 persen (ctc), meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,87 persen (ctc).
Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sejak pandemi COVID-19 dan melampaui pertumbuhan nasional maupun wilayah Balinusra.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan SASANDO DIA (Sante-Sante Duduk ba Omong deng Media) yang digelar di Ruang Nembrala Lt. 3 KPwBI NTT pada Senin (2/3/26).
Forum ini menjadi wadah strategis komunikasi kebijakan publik yang mempertemukan otoritas moneter, fiskal, sektor jasa keuangan, serta Pemerintah Daerah bersama insan pers.
Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso, menegaskan bahwa stabilitas harga tetap terjaga sepanjang 2025 dengan inflasi sebesar 2,39 persen, masih berada dalam kisaran sasaran nasional.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengendalian inflasi melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta sinergi kebijakan antarinstansi.
“Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta penguatan sektor pertanian dan perdagangan. Ke depan, kami optimistis ekonomi NTT tetap kuat pada 2026,” ujarnya.
Sebagai otoritas moneter, BI NTT menegaskan komitmen menjaga stabilitas nilai rupiah, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi inklusif.
Dari sisi pengawasan sektor jasa keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, menyampaikan bahwa kinerja industri perbankan sepanjang 2025 tetap stabil.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).
OJK, lanjutnya, terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan guna menjaga stabilitas sistem keuangan daerah, termasuk mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), meningkatkan literasi masyarakat, serta menindak aktivitas keuangan ilegal.
Perkembangan positif juga terjadi pada sektor pasar modal, fintech lending, dan lembaga pembiayaan.
Sementara itu, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, memaparkan realisasi belanja daerah hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp19,49 triliun atau 63,69 persen dari pagu. Belanja operasional terealisasi Rp14,91 triliun atau 66,60 persen dari alokasi.
Dengan kontribusi belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT yang mencapai lebih dari 21 persen, kebijakan fiskal dinilai berperan signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah, terutama pada awal tahun anggaran.
Melalui forum SASANDO DIA, sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan DJPb bersama pemerintah daerah semakin diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan berkualitas, serta membangun optimisme ekonomi NTT yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan media juga diharapkan mampu memastikan komunikasi kebijakan yang transparan dan konstruktif bagi masyarakat. ***
