Suarantt.id, Kupang-Komitmen menjadikan wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi kembali ditegaskan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo.
Dalam pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Kantor Gubernur NTT pada Rabu (25/2/26), Pemerintah Kota Kupang secara resmi mengusulkan dua lokasi di Kota Kupang untuk masuk dalam prioritas Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Dua kawasan yang diusulkan yakni Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa. Kedua lokasi tersebut telah dinyatakan clean and clear, dengan kelengkapan administrasi yang sudah diverifikasi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Wali Kota Kupang menegaskan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi dan pemerintah daerah kini menunggu dukungan percepatan dari pemerintah pusat.
“Semua persyaratan sudah siap, tinggal dukungan percepatan agar program ini bisa segera berjalan,” ujarnya.
Kelurahan Lasiana sendiri tercatat memiliki sekitar 900 nelayan dengan luas kawasan mencapai 9,3 hektare dan potensi produksi ikan hingga 350 ton per tahun. Namun demikian, kerusakan peralatan akibat bencana sebelumnya menyebabkan produktivitas nelayan belum optimal.
Menurut Wali Kota, pembangunan kawasan pesisir merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ia menilai laut sebagai sumber kehidupan yang harus dikelola secara berkelanjutan dengan menempatkan nelayan sebagai prioritas pembangunan.
Pemerintah Kota Kupang juga menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dalam mendukung implementasi program tersebut, mulai dari penyediaan lahan, dukungan regulasi, hingga pendampingan bagi nelayan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, meminta Dirjen Perikanan Tangkap bersama jajaran untuk segera menindaklanjuti, mengingat kesiapan lahan yang telah disediakan oleh Pemkot Kupang.
Dia menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun ekonomi dari bawah agar lebih produktif dan berdaya saing.
“Targetnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi kesejahteraan masyarakat. Kawasan pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan berkelanjutan,” tegasnya.
Percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di NTT, lanjutnya, menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Saat ini, tujuh lokasi telah dibangun di wilayah NTT dan koordinasi lanjutan akan dilakukan pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan program.
Selain pengembangan kampung nelayan, KKP juga mendorong pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lainnya di NTT. Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir tahun 2027, dengan NTT diharapkan menjadi salah satu sentra produksi garam nasional.
Pengembangan budidaya udang modern dan rumput laut juga menjadi fokus guna meningkatkan ekspor serta menciptakan surplus neraca perdagangan daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap NTT. Ia menyebut berbagai program dari KKP telah membuka lapangan kerja serta berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah. ***
