Suarantt.id, Larantuka-Konflik berdarah yang menelan korban jiwa dan membakar puluhan rumah di Adonara akhirnya dipaksa berhenti. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, turun langsung memimpin rekonsiliasi damai antara Dusun Lewonara, Desa Narasaosina dan Dusun Bele, Desa Waiburak pada Senin (10/8/2026).
Perdamaian ini bukan sekadar seremoni ini adalah titik balik dari tragedi yang memalukan: 3 nyawa melayang, 68 rumah ludes dilalap api, dan luka sosial yang nyaris tak tersembuhkan.
Didampingi Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, hingga jajaran TNI-Polri, kehadiran negara kali ini tegas: konflik tidak boleh lagi jadi budaya.
Rekonsiliasi damai yang dibungkus dalam ritual adat Lepan Dopi Ledan Gala menjadi simbol penghentian permusuhan. Perisai (dopi) dan tombak (gala) akhirnya diletakkan bukan karena lelah, tapi karena sadar: dendam hanya melahirkan kehancuran.
“Konflik tidak pernah membawa kemenangan bagi siapa pun. Yang kalah sesungguhnya adalah persaudaraan kita,” tegas Johni Asadoma tanpa basa-basi.
Ia menyoroti keras konflik agraria yang terus berulang dan selalu berujung pada tragedi. Baginya, pembangunan tidak akan pernah berjalan di atas bara konflik.
“Jalan, sekolah, ekonomi, semua itu tidak ada artinya kalau masyarakat terus hidup dalam ketakutan dan permusuhan,” katanya.
Perdamaian ini bukan terjadi begitu saja. Ia merupakan puncak dari serangkaian dialog intensif, kesepakatan bersama, hingga penetapan “Jeda Sakral” yang difasilitasi pemerintah dan aparat keamanan setelah konflik memuncak pada 18 Juli 2026 lalu.
Prosesi damai ditandai dengan penandatanganan kesepakatan, sumpah adat, hingga ritual Bau Lolon oleh para tetua adat sebuah ikrar sakral di hadapan Tuhan dan alam semesta bahwa pertikaian harus berakhir hari itu juga.
Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, menyebut momen ini sebagai tonggak sejarah penting bagi masyarakat Adonara.
“Hari ini kita memilih jalan besar jalan damai. Ini keputusan yang tidak mudah, tapi sangat bermakna,” ujarnya.
Namun pesan paling keras datang dari Wakapolda NTT, Brigjen Pol. Faizal. Ia mengingatkan bahwa konflik tanah tidak boleh lagi jadi alasan untuk menumpahkan darah.
“Tanah bisa dibicarakan. Batas bisa disepakati. Tapi nyawa yang hilang tidak akan pernah kembali,” tegasnya.
Ia memastikan Polda NTT tidak hanya akan mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga adat, sosial, dan kemanusiaan untuk memastikan konflik serupa tidak terulang.
Ritual adat yang digelar bukan sekadar simbol, melainkan sumpah kolektif. Cawan-cawan adat yang diangkat menjadi saksi bahwa masyarakat sepakat mengakhiri lingkaran dendam, menghentikan warisan konflik antargenerasi, dan memulihkan kembali ikatan “kakan ari” persaudaraan sebagai satu keluarga besar.
Kini, Adonara dihadapkan pada pilihan: kembali terjebak dalam konflik lama, atau bangkit sebagai wilayah yang damai dan bermartabat.
Dan untuk pertama kalinya setelah darah tumpah, jawabannya mulai terlihat. ***
