Pencabutan Laporan Dugaan Pelecehan Siswi Magang di Pemprov NTT Tak Hentikan Proses Hukum

oleh -173 Dilihat
Karikatur Pejabat Eselon II Pemprov NTT Lakukan Dugaan Pelecehan Seksual Siswi Magang. (Foto Istimewa)

Suarantt.id, Kupang-Dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak magang yang diduga melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki babak baru.

Keluarga pihak yang diduga menjadi korban diketahui telah menyurati Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk mencabut laporan yang sebelumnya disampaikan terkait dugaan kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Iien Adriani, membenarkan adanya surat pencabutan laporan dari keluarga pihak yang diduga menjadi korban.

“Iya, Kakak, mereka bersurat menyatakan sudah mencabut surat laporan itu,” ungkap Iien saat dikonfirmasi media ini pada Rabu, 18 November 2026.

Namun, pencabutan laporan secara tertulis tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai berakhirnya penanganan dugaan kasus tersebut.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa meskipun keluarga telah menyampaikan pencabutan laporan, proses penanganan tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini bergantung pada klasifikasi tindak pidana yang disangkakan, apakah termasuk delik aduan atau delik biasa. Dalam perkara delik biasa, pencabutan laporan oleh pelapor pada prinsipnya tidak otomatis menghentikan proses hukum.

Sebelumnya, dugaan kasus ini mencuat setelah UPTD PPA Provinsi NTT melakukan pendampingan terhadap pihak yang diduga menjadi korban.

Iien juga membenarkan adanya kasus tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat, 13 November 2026. Namun, ia tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai identitas pejabat yang diduga terlibat maupun kronologi peristiwa.

“Ya kasus itu benar. Cek di kepolisian saja e, Kakak,” ungkap Iien.

Ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai identitas pejabat eselon II yang dimaksud, Iien memilih tidak mengungkapkannya. Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA:  Pemprov NTT Optimalkan Kawasan Industri Bolok untuk Dorong Investasi dan PAD

“Maaf, tidak bisa, Kakak. Kami ada etika pelayanan,” jelasnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan kekerasan seksual terhadap anak magang di lingkungan pemerintahan. Posisi anak magang yang berada dalam lingkungan kerja dengan struktur kewenangan tertentu juga menuntut perhatian khusus terhadap kemungkinan adanya relasi kuasa.

Karena itu, pencabutan laporan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap pihak yang diduga menjadi korban. Pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta jaminan keamanan harus tetap menjadi perhatian pihak terkait.

Aparat penegak hukum juga diharapkan bekerja secara profesional, transparan, dan objektif untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Publik kini menanti kejelasan penanganan kasus ini, termasuk apakah laporan telah diteruskan kepada kepolisian, bagaimana perkembangan penyelidikannya, serta langkah perlindungan yang diberikan kepada pihak yang diduga menjadi korban.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai identitas pejabat yang diduga terlibat, kronologi lengkap kejadian, maupun perkembangan penanganan perkara di kepolisian.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Pejabat yang disebut dalam dugaan kasus ini belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ***

Suarantt.id, Kupang-Dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak magang yang diduga melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan publik.

Perkembangan terbaru, keluarga pihak yang diduga menjadi korban telah menyurati Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk mencabut kembali surat laporan terkait kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Iien Adriani, membenarkan adanya surat pencabutan laporan dari keluarga pihak yang diduga menjadi korban.

BACA JUGA:  Kejati NTT Peringati Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81, Teguhkan Komitmen Penegakan Hukum Berintegritas dan Humanis

“Iya, Kakak, mereka bersurat menyatakan sudah mencabut surat laporan itu,” ungkap Iien saat dikonfirmasi media ini pada Rabu, 18 November 2026.

Sebelumnya, dugaan kasus ini mencuat setelah adanya pendampingan terhadap pihak yang diduga menjadi korban oleh UPTD PPA Provinsi NTT.

Iien juga membenarkan adanya kasus tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat, 13 November 2026. Namun, ia tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai identitas pejabat yang diduga terlibat maupun kronologi kejadian.

“Ya, kasus itu benar. Cek di kepolisian saja e, Kakak,” ujarnya.

Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai identitas pejabat eselon II yang diduga terlibat, Iien memilih tidak mengungkapkannya. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap memperhatikan etika pelayanan dalam menangani kasus tersebut.

“Maaf, tidak bisa, Kakak. Kami ada etika pelayanan,” jelasnya.

Pencabutan laporan oleh keluarga pihak yang diduga menjadi korban menjadi perkembangan baru dalam kasus yang menyita perhatian tersebut. Meski demikian, persoalan ini tetap menyangkut perlindungan terhadap anak magang, khususnya mereka yang berada dalam lingkungan kerja pemerintahan dan berpotensi menghadapi relasi kuasa.

Pendampingan terhadap pihak yang diduga menjadi korban dinilai penting untuk memastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk memberikan ruang aman agar dapat menyampaikan keterangan tanpa tekanan, intimidasi maupun intervensi dari pihak mana pun.

Di sisi lain, dugaan kasus tersebut perlu ditangani secara profesional dan objektif oleh aparat penegak hukum. Pencabutan laporan oleh keluarga tidak serta-merta menghilangkan pentingnya memastikan fakta dan duduk perkara yang sebenarnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai identitas pejabat yang diduga terlibat, kronologi lengkap peristiwa, maupun perkembangan penanganan kasus tersebut di kepolisian.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Semua pihak perlu menghormati proses hukum hingga terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.