Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan secara drastis alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kenaikan tersebut mencapai 725,31 persen, dari alokasi sebelumnya menjadi Rp73,35 miliar. Lonjakan anggaran ini diarahkan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan pascabencana gempa bumi Flores.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna ke-88 DPRD Provinsi NTT Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dari pihak eksekutif kepada DPRD.
Menurut Johni, penyusunan P-APBD 2026 mengacu pada kesepakatan Perubahan KUA-PPAS tanggal 24 Agustus 2026. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro, pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025 hasil audit BPK, serta kebutuhan penanganan tanggap darurat bencana.
Dana Darurat Capai Rp49,58 Miliar
Pemprov NTT juga melaporkan dukungan dana darurat yang telah dialokasikan melalui BTT untuk penanganan bencana gempa Flores.
Hingga saat ini, total dukungan dana darurat mencapai Rp49.584.269.939. Dana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/AK/2026 tanggal 15 Agustus 2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Flores.
Dana tersebut berasal dari sejumlah sumber. Bantuan Presiden RI mencapai Rp40 miliar, sementara dukungan pemerintah daerah lain seperti Maluku Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah mencapai Rp5,89 miliar.
Selain itu, terdapat donasi dari lembaga, kelompok masyarakat maupun perorangan sebesar Rp2,36 miliar, serta sumbangan pihak swasta dan masyarakat melalui Pameran Pembangunan NTT sebesar Rp1,31 miliar.
“Terhadap dukungan dana yang diterima telah kami anggarkan pada Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya untuk dibelanjakan dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa,” ujar Johni.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak bencana, baik dalam bentuk doa, tenaga, bantuan logistik maupun bantuan keuangan.
Pendapatan Baru 55,30 Persen
Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana, realisasi keuangan daerah NTT hingga 4 September 2026 masih berada di kisaran 50 persen.
Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp3,07 triliun, atau baru mencapai 55,30 persen dari target Rp5,55 triliun.
Sementara realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,81 triliun, atau 52,94 persen dari rencana Rp5,31 triliun.
Pada sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan tercatat sebesar Rp362,01 miliar, atau mencapai 482,69 persen dari target awal Rp75 miliar.
“Memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan kondisi tanggal 4 September 2026, pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja realisasinya dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada agar sejalan dengan kinerja pelayanan yang diberikan,” tegas Johni.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pemprov NTT juga melakukan sejumlah efisiensi dan pergeseran anggaran.
Pendapatan Daerah disesuaikan turun 10,16 persen menjadi Rp4,98 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp2,10 triliun, Pendapatan Transfer Rp2,84 triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp45,36 miliar.
Sementara Rencana Belanja Daerah diefisiensikan 5,22 persen menjadi Rp5,03 triliun.
Namun, di tengah efisiensi tersebut, BTT justru mengalami lonjakan paling signifikan, yakni 725,31 persen menjadi Rp73,35 miliar.
Kenaikan ini menjadi salah satu titik penting dalam perubahan APBD NTT 2026 karena diarahkan untuk menangani dampak bencana sekaligus mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak gempa Flores.
Selain BTT, alokasi Belanja Modal juga meningkat menjadi Rp218,17 miliar.
DPRD Desak Status Tanggap Darurat Diperpanjang
Besarnya kebutuhan pemulihan membuat DPRD NTT turut mendesak pemerintah agar tidak terburu-buru mengakhiri status tanggap darurat bencana.
Anggota DPRD NTT asal Daerah Pemilihan IV, Junaidin, meminta pemerintah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat pascagempa Flores yang dijadwalkan berakhir pada 12 September 2026.
Menurutnya, kondisi di lapangan masih membutuhkan perhatian serius karena terdapat banyak permukiman warga yang mengalami kerusakan berat.
Selain persoalan tempat tinggal, Junaidin juga menyoroti keberlanjutan pendidikan anak-anak yang terdampak bencana.
“Yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pendidikan anak-anak kita yang terdampak bencana. Pemerintah daerah perlu membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, agar ada dukungan beasiswa maupun pembebasan UKT bagi pelajar dan mahasiswa terdampak,” katanya.
Ia juga meminta dilakukan pendataan ulang terhadap rumah warga yang terdampak gempa secara valid dan akurat.
Pendataan tersebut dinilai penting agar bantuan stimulan pemulihan, khususnya bagi rumah dengan kategori rusak berat, dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Sementara itu, Pembiayaan Netto dalam rancangan perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp48,53 miliar. Dengan perubahan tersebut, defisit anggaran sebesar Rp48,53 miliar sepenuhnya ditutup melalui surplus/pembiayaan netto dengan nominal yang sama.
SILPA Tahun Berkenaan pun ditetapkan Rp0 atau nihil.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dari Wakil Gubernur Johni Asadoma kepada pimpinan rapat DPRD NTT.
Pemprov NTT berharap pembahasan perubahan APBD bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga anggaran yang telah disesuaikan tersebut segera digunakan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa Flores sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. ***
