Politisi PKB NTT Celly Ngganggus: Pejabat yang Mainkan Mutasi demi Kepentingan Kelompok Harus Dicopot

oleh -1017 Dilihat
Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Marselinus A. Ngganggus Beri Keterangan Pers. (Foto Hiro)

Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marselinus A. Ngganggus, menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi NTT bukan sekadar pergantian orang, tetapi momentum penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi.

Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat performa pemerintahan daerah agar semakin profesional dan berdampak bagi masyarakat luas.
“Bagi saya, pelantikan eselon III dan IV ini adalah peristiwa penting dan luar biasa. Ini bukan sekadar pergantian pejabat, tapi tentang peningkatan kinerja dan profesionalisme,” kata Celly kepada wartawan di ruang Fraksi PKB DPRD NTT pada Rabu (8/10/2025).

Ia berharap para pejabat yang dilantik memahami tugas pokok dan fungsinya serta mampu bekerja secara profesional. “Kinerja yang baik pasti diharapkan oleh masyarakat. Pejabat yang dilantik hari ini harus paham tupoksi dan bekerja dengan hati untuk kepentingan seluruh masyarakat NTT,” ujarnya.

Terkait beredarnya rumor di media sosial yang menuding adanya pihak tertentu di balik mutasi pejabat, Marselinus meminta masyarakat tetap bijak dan tidak mudah terprovokasi.
“Terlepas benar atau tidak rumor itu, saya melihatnya sebagai indikasi adanya penafsiran yang kurang baik terhadap proses mutasi. Namun jika memang benar ada pejabat yang memainkan mutasi demi kepentingan kelompok, maka pejabat seperti itu tidak perlu dipertahankan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa semangat ‘Bangun NTT’ yang digaungkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur harus diwujudkan oleh para birokrat yang profesional, bukan yang bermain politik di dalam birokrasi.
“Birokrasi seharusnya menjadi mesin pembangunan yang solid, bukan arena politik kekuasaan,” tambah politisi asal PKB tersebut.

Dia juga mengingatkan agar program unggulan Gubernur NTT, yaitu One Village One Product (OVOP), tidak dijalankan secara eksklusif.
“Program OVOP jangan menjadi One Man, One Show. Harus dikerjakan bersama, dengan partisipasi banyak pihak,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemprov NTT Cairkan THR ASN Rp96,4 Miliar Jelang Libur Idul Fitri 2026

Ia mengibaratkan birokrasi sebagai bangunan teknik yang memerlukan rancangan yang matang agar dapat berdiri kokoh.
“Kalau di teknik, kekuatan bangunan ditentukan oleh perancangan dan elemen-elemennya. Begitu juga birokrasi, kualitas orang di dalamnya menentukan performa dan efektivitas kerja. Kita butuh birokrat yang cepat, tanggap, dan adaptif terhadap visi-misi kepala daerah,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.