Suarantt.id, Kupang-Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menggenjot penyelesaian sekitar 11 paket pekerjaan infrastruktur jalan yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Namun, upaya percepatan tersebut menghadapi sejumlah kendala, terutama kelangkaan material konstruksi berupa semen dan aspal serta ancaman musim hujan yang semakin dekat.
Kepala Dinas PUPR NTT, Benny Nahak, mengakui bahwa ketersediaan semen dan aspal saat ini masih menjadi tantangan bagi sejumlah kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di berbagai wilayah NTT.
Menurut Benny, beberapa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan, tetapi sebagian lainnya masih menunggu ketersediaan aspal untuk melanjutkan tahapan pekerjaan di lapangan.
“Kita berharap dalam satu sampai dua minggu ke depan aspal sudah tersedia. Beberapa kontraktor sudah memesan material dari Surabaya dan sekarang tinggal menunggu pengiriman,” ungkap Benny.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata kontraktor masih memiliki waktu sekitar dua hingga tiga minggu untuk menyelesaikan pekerjaan hingga memasuki minggu ketiga Desember 2026.
Karena itu, PUPR NTT berharap pasokan material segera tersedia sehingga kontraktor dapat mempercepat pekerjaan sebelum intensitas hujan meningkat.
Benny menegaskan, untuk paket pekerjaan yang telah dikontrak, pemerintah tetap melakukan penghitungan pembayaran berdasarkan progres fisik pekerjaan yang benar-benar terpasang di lapangan.
Dengan demikian, material yang belum tersedia atau belum terpasang tidak dapat dihitung sebagai progres fisik pekerjaan yang telah diselesaikan.
Terkait kemungkinan kelanjutan pekerjaan atau luncuran anggaran ke tahun berikutnya, Benny menyampaikan bahwa hal tersebut masih menunggu kebijakan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
“Kalau soal luncuran, itu menunggu kebijakan Pak Gubernur. Apakah diluncurkan atau bagaimana, kita masih menunggu. Untuk pekerjaan yang sudah terkontrak, kita tetap melihat progres fisiknya,” jelasnya kepada wartawan pada Senin, 2 November 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa kontraktor tetap harus memperhatikan batas waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.
Apabila pekerjaan belum selesai sesuai masa kontrak, terdapat mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, konsekuensi keterlambatan, termasuk pengenaan denda, tetap menjadi bagian dari aturan kontrak.
Benny menyebutkan ada 11 paket pekerjaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 40 miliar tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah NTT. Sejumlah pekerjaan berada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sabu Raijua dan Sumba Barat Daya, sementara wilayah lainnya juga mendapatkan alokasi pekerjaan.
Jenis pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan berkala, pemeliharaan jalan, hingga rekonstruksi sesuai kebutuhan kondisi infrastruktur.
PUPR NTT berharap seluruh kontraktor dapat memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal, mengantisipasi kendala pasokan material, serta mempercepat pekerjaan sebelum musim hujan semakin menghambat aktivitas konstruksi.
Pemerintah pun dituntut memastikan setiap paket pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, sehingga anggaran pembangunan infrastruktur benar-benar menghasilkan jalan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat NTT. ***
