Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD NTT pada Kamis (11/9/2025).
Juru bicara Fraksi PKB, Mercy Piung menyampaikan bahwa Fraksi PKB menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan bencana banjir bandang di Nagekeo, hingga evaluasi kegiatan berskala besar seperti Tour de NTT.
Pendapatan Daerah Menurun
Fraksi PKB mencatat adanya penurunan PAD sebesar Rp149,29 miliar atau sekitar 40,64 persen dari angka sebelum perubahan. Dalam APBD awal 2025, PAD tercatat sebesar Rp1,92 triliun, namun setelah perubahan turun menjadi sekitar Rp1,77 triliun.
Menurut Fraksi PKB, penurunan ini menunjukkan pemerintah belum optimal dalam menggali potensi PAD, terutama sektor pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah, serta pengelolaan aset dan kekayaan daerah. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar menerapkan metode “Tax Effort”, memberikan target kuantitatif kepada perangkat daerah, dan menjatuhkan sanksi anggaran bagi OPD yang tidak mencapai target penerimaan.
Pengelolaan Aset dan BUMD
Fraksi PKB mendorong pemanfaatan aset-aset tidur milik Pemprov NTT yang tersebar di kabupaten/kota untuk mendukung peningkatan PAD. Mereka juga meminta optimalisasi kinerja BUMD seperti PT Bank NTT, PT Flobamor, PT KI Bolok, PT Jamkrida, serta BLUD SPAM.
Namun khusus RSUD Prof. W.Z. Yohanes, Fraksi PKB menegaskan agar rumah sakit ini tidak dikelola dengan pendekatan komersial, melainkan sebagai unit nirlaba dengan layanan kesehatan terjangkau bagi masyarakat.
Dorong Afirmasi Fiskal Pemerintah Pusat
Penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp184,56 miliar juga menjadi sorotan. Fraksi PKB meminta Pemprov NTT menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mendorong adanya “kebijakan afirmasi fiskal”, mengingat NTT masih bergantung pada dana transfer dan belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.
Belanja Daerah Fokus pada Program Prioritas
Dalam sisa waktu empat bulan tahun anggaran 2025, Fraksi PKB mengingatkan agar belanja daerah difokuskan pada penyelesaian program prioritas seperti pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur layanan publik, serta pengembangan ekonomi desa melalui program One Village One Product (OVOP) atau One Community One Product (OCOP).
Catatan Khusus: Tour de NTT dan PON 2028
Fraksi PKB menyoroti pelaksanaan kegiatan Tour de NTT yang dinilai menyedot anggaran besar. Mereka meminta agar kegiatan ini tidak hanya menjadi pengeluaran, tetapi juga mendatangkan pendapatan dan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM, kemitraan dengan sponsor, dan promosi pariwisata.
Selain itu, Fraksi PKB mendukung penuh Provinsi NTT sebagai tuan rumah PON 2028, dan mendorong agar venue yang dibangun nantinya tetap dimanfaatkan jangka panjang serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
Sorotan pada Dunia Pendidikan
Dalam sektor pendidikan, Fraksi PKB menyoroti tidak berjalannya proses belajar-mengajar di SMK Tunas Harapan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Fraksi meminta Dinas Pendidikan NTT memberi sanksi kepada pihak sekolah dan memindahkan siswa ke kelas filial di SMA Negeri 1 Fatuleu agar hak pendidikan siswa tetap terjamin.
Mengawali pendapat akhir, Fraksi PKB menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Mauponggo dan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Mereka mendesak Dinas Sosial NTT segera menyalurkan bantuan, meminta BPBD NTT membuka akses jalan darurat, serta mengoptimalkan penanganan darurat bencana.
Di akhir penyampaian, Fraksi PKB secara resmi menyatakan menerima Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan sesuai mekanisme persidangan yang berlaku. ***
