Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan.
Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lima tahun ke depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTT, Lerry Rupidara, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat, termasuk menghadirkan pusat informasi di lantai III kantor gubernur.
“Kita sudah siapkan pusat informasi di lantai III untuk menyebarkan secara luas informasi pemerintah provinsi NTT. Banyak skema pembiayaan seperti KUR dan lainnya tersedia di bank maupun pemerintah pusat. Targetnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat,” ujarnya kepada wartawan pada Selasa, 28 April 2026.
Ia menjelaskan, pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah ini bertujuan mempercepat roda pemerintahan serta pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih terarah dan terukur.
Tim tersebut, lanjutnya, bersifat terbuka dan melibatkan berbagai elemen, termasuk media. Dengan jumlah anggota sekitar 50 orang, tim ini menjadi salah satu tim dengan komposisi terbesar di lingkup Pemprov NTT.
“Tim ini akan difokuskan pada percepatan proyek-proyek strategis daerah, terutama di sektor infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Pendekatan kerja yang digunakan berbasis kinerja dengan target yang terukur,” jelas Lerry.
Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian serius pada penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. Sektor ini dinilai penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat bawah.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Benny Menoh, menekankan pentingnya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
“PAD sangat menentukan ruang fiskal kita untuk pembangunan. Pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor, menjadi salah satu sektor yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selain pajak, potensi lain seperti retribusi daerah dan pengelolaan aset juga belum sepenuhnya dioptimalkan.
Untuk itu, Pemprov NTT menggandeng aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, guna memperkuat pengawasan dan penagihan pendapatan daerah. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat serta menekan potensi kebocoran pendapatan.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Kanisius Mau, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan NTT, Pricilia Parera, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT, Jose Naiboti. ***
