Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa hambatan utama saat ini bukan lagi pada ketersediaan anggaran, melainkan kesiapan lahan dan kelengkapan perizinan di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, serta para bupati dan wali kota se-NTT di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (30/4/2026).
“Dana sudah siap. Tapi kalau persyaratan tidak kita penuhi, pembangunan tidak bisa jalan. Karena itu saya minta semua kepala daerah segera benahi kekurangan masing-masing,” tegas Melki.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk setiap unit Sekolah Rakyat. Namun, realisasi pembangunan sangat bergantung pada kesiapan daerah, khususnya terkait legalitas lahan dan kelengkapan dokumen administrasi.
“Kita tidak boleh terlambat hanya karena dokumen. Uang Rp250 miliar per sekolah sudah tersedia, tinggal kesiapan kita di daerah,” ujarnya.
Rapat tersebut membahas implementasi pembangunan Sekolah Rakyat di 22 kabupaten/kota di NTT, dengan fokus percepatan pada delapan daerah prioritas yang ditargetkan segera memasuki tahap konstruksi. Delapan wilayah tersebut antara lain Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sikka, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Ngada.
Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, menjelaskan bahwa secara nasional pemerintah telah menetapkan sekitar 140 hingga 143 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga, termasuk sejumlah daerah di NTT.
Ia menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti catatan yang telah disampaikan, terutama terkait sertifikat lahan dan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Kalau dokumen belum lengkap, konstruksi tidak bisa jalan. Karena itu kami minta kepala daerah bergerak cepat dan langsung koordinasi dengan tim teknis,” ujar Robben.
Dalam pemaparan teknis, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan. Di Kabupaten Sikka, misalnya, masih terdapat bangunan lama milik pemerintah di atas lahan yang direncanakan sehingga perlu segera dibongkar.
Di Manggarai Timur, sebagian lahan masih dalam proses sertifikasi, meskipun kondisi tanah relatif aman.Sementara itu, di Sumba Barat Daya, ketersediaan air bersih menjadi perhatian utama mengingat konsep Sekolah Rakyat berbasis asrama yang akan menampung hingga 1.000-1.500 orang.
Di Sumba Timur, akses jalan menuju lokasi dinilai masih sempit dan perlu diperlebar untuk mendukung mobilisasi material pembangunan. Untuk wilayah Ngada, infrastruktur dasar relatif tersedia, namun tetap membutuhkan penguatan kapasitas air. Pemerintah daerah Manggarai Timur juga diminta memastikan kejelasan tata guna lahan, termasuk area yang berkaitan dengan aliran sungai.
Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan sejumlah langkah konkret yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di antaranya penyelesaian sertifikat lahan, dokumen KKPR, serta berbagai persyaratan teknis lainnya. Selain itu, daerah juga diminta menyiapkan akses jalan, menjamin ketersediaan air bersih dan listrik, serta memastikan kesiapan kontur lahan.
Pemerintah daerah juga didorong mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung percepatan kesiapan tersebut. Seluruh Dinas Sosial dan PUPR diminta membentuk tim teknis bersama Satker PUPR dan Kemensos guna memastikan progres berjalan optimal.
“Koordinasi harus langsung, jangan berjenjang terlalu lama. Semua harus bergerak cepat,” tegas Robben.
Bagi daerah yang belum masuk dalam delapan prioritas, pemerintah pusat tetap membuka peluang pada tahap berikutnya, dengan catatan seluruh persyaratan telah disiapkan sejak dini.
Menutup rapat, Gubernur Melki kembali menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan perintah langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, sekaligus peluang besar bagi NTT untuk meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
“Ini bukan sekadar bangun sekolah, tapi investasi masa depan anak-anak NTT. Kalau kita cepat, manfaatnya besar. Tapi kalau kita lambat, kesempatan bisa lewat,” pungkasnya. ***
