Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan I Tahun 2026 di Kantor BI Perwakilan NTT pada Selasa (3/3/26).
Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo.
Pertemuan yang menghadirkan unsur Forkopimda Kota Kupang, BUMN, perbankan, pelaku usaha hingga akademisi ini memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, yakni pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Nyepi, Paskah, dan Idul Fitri, serta penguatan digitalisasi daerah.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh dua pilar utama, yakni stabilitas dan peningkatan produksi.
Menurutnya, inflasi berkaitan langsung dengan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, sementara digitalisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong efisiensi dan peningkatan produktivitas.
“Inflasi itu bukan sekadar angka statistik. Ini soal harga cabai di dapur, harga beras di pasar, minyak goreng di rumah. Ini menyangkut ongkos hidup masyarakat kecil,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Kupang pada Januari 2026 tercatat 3,55 persen (year-on-year) dan meningkat menjadi 4,01 persen pada Februari. Menghadapi rangkaian hari raya dalam waktu berdekatan, Wali Kota meminta seluruh jajaran tidak lengah dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan solid.
Pemkot Kupang, lanjutnya, telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) distributor, hingga realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pemerintah juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM tetap aman agar masyarakat tidak terpengaruh isu global yang berpotensi memicu panic buying.
“Diskusi ini harus menghasilkan langkah konkret. Kita ingin keputusan cepat, koordinasi solid, dan aksi nyata di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, penguatan digitalisasi juga menjadi perhatian serius. Wali Kota mengumumkan peluncuran digitalisasi pajak daerah bekerja sama dengan BNI, BRI, dan Mandiri sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kota Kupang sebelumnya juga meraih penghargaan TP2DD terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Kupang dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong transformasi digital.
Ia menyebut inflasi Februari 2026 sebesar 4,01 persen (year-on-year) memang berada di atas target nasional 2,5±1 persen, namun kenaikan tersebut dipengaruhi faktor tarif listrik dan emas perhiasan.
“Tarif listrik menyumbang 1,82 persen year-on-year akibat efek base effect. Jika komponen listrik dikeluarkan, inflasi Kupang masih sekitar 2,19 persen atau dalam rentang sasaran nasional,” jelasnya.
BI juga memetakan potensi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, telur ayam ras, bawang, dan cabai menjelang musim perayaan. Untuk itu, BI merekomendasikan operasi pasar yang tepat waktu, penguatan sidak pasar dan gudang, kampanye belanja bijak, hingga gerakan menanam di pekarangan melalui sekolah dan kelompok masyarakat.
Selain itu, BI mendorong pengembangan dashboard pangan interaktif guna memantau pasokan dan harga secara real time sehingga kepala daerah dapat mengambil keputusan berbasis data.
Dalam HLM tersebut, sejumlah mitra turut memaparkan kondisi terkini, antara lain BPS Kota Kupang, Perum Bulog Kanwil NTT, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pelindo Regional III Cabang Kupang, GM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara El Tari Kupang, Tim Satgas Pangan Polda NTT, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana.
High Level Meeting ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi melahirkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. ***
