Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan maupun jumlah masyarakat yang mendapatkan skrining.
Menurut Melki, ukuran keberhasilan yang paling penting adalah memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan benar-benar mendapatkan diagnosis, pengobatan, obat-obatan, hingga perawatan lanjutan.
Hal itu disampaikan Melki saat mewakili suara penerima manfaat dalam High-Level Dialogue bertajuk “Partnership Impact and Future Collaboration” pada 4th Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) 2026, Selasa, 15 September 2026.
Forum yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut berlangsung di Grand Ballroom Shangri-La Jakarta dengan mengusung tema “From Partnership to Impact: Mobilizing Strategic Investments for Indonesia’s Health Transformation.”
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan kesehatan itu, Melki mendorong perubahan paradigma dalam kemitraan kesehatan.
Ia menilai, kemitraan tidak boleh berhenti pada memastikan sebuah program terlaksana, tetapi harus memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya mengejar program. Ukuran keberhasilan kita harus sederhana, yakni apakah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan setelah dilakukan skrining,” tegas Melki.
1,75 Juta Warga NTT Ikuti Skrining
Melki memaparkan, melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), lebih dari 1,75 juta warga NTT telah mendapatkan layanan skrining kesehatan.
Namun, dari jumlah tersebut, lebih dari 1,09 juta orang teridentifikasi membutuhkan tindak lanjut atau case management.
Persoalannya, berdasarkan data yang dipaparkan Melki, baru sekitar 34.000 orang atau 3,14 persen yang tercatat mendapatkan penanganan lanjutan.
Kondisi tersebut, menurut Melki, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pelaksanaan skrining dengan layanan kesehatan setelah seseorang dinyatakan membutuhkan penanganan.
“Di sinilah model kemitraan harus berubah,” katanya.
Melki menegaskan, skrining seharusnya menjadi pintu masuk menuju rangkaian pelayanan kesehatan yang lengkap, bukan menjadi titik akhir pelayanan.
Karena itu, dibutuhkan jalur layanan bersama dengan pembagian tanggung jawab yang jelas pada setiap tahapan, mulai dari diagnosis, pengobatan, penyediaan obat, transportasi rujukan, hingga pemantauan data secara berkala.
441 Puskesmas Sudah Terapkan ILP
Dalam kesempatan tersebut, Melki juga mencontohkan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di NTT sebagai bukti pentingnya keselarasan kebijakan nasional dan daerah.
Saat ini, ILP telah diterapkan pada 441 dari 446 Puskesmas di NTT atau mencapai 98,88 persen.
Menurut Melki, capaian tersebut menunjukkan bahwa ketika arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras, transformasi pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara luas hingga jaringan pelayanan di daerah.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pelayanan tersebut benar-benar sampai ke tingkat rumah tangga.
“Kolaborasi menjadi lebih kuat ketika pemerintah, mitra, dan pelaksana di daerah berbagi tanggung jawab terhadap hasil, bukan hanya terhadap kegiatan masing-masing,” ujarnya.
NTT Siap Jadi Lokasi Percontohan
Melki menyatakan Pemerintah Provinsi NTT siap menjadi daerah percontohan untuk mengembangkan pendekatan baru dalam memastikan kesinambungan layanan kesehatan.
Pendekatan tersebut akan dilakukan bersama pemerintah pusat dan para mitra pembangunan dengan memanfaatkan sistem pelayanan yang sudah ada, terutama Puskesmas dan jaringan desa.
Menurutnya, pola tersebut dapat memperkuat kesinambungan pelayanan sekaligus memastikan investasi dan dukungan kemitraan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
“NTT siap menjadi lokasi percontohan bersama pemerintah pusat dan para mitra, dengan menggunakan sistem Puskesmas dan jaringan desa sejak awal,” tegasnya.
Melki menambahkan, sebagai provinsi kepulauan, NTT menghadapi tantangan geografis dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata.
Karena itu, pembangunan kesehatan harus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, bukan hanya berorientasi pada pencapaian angka program.
“Prioritas nasional menentukan arah, sementara realitas daerah menentukan bagaimana layanan sampai kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi kesehatan pada akhirnya bukan ditentukan oleh banyaknya program yang dilaksanakan, besarnya anggaran yang dikucurkan, maupun jumlah masyarakat yang telah menjalani skrining.
Lebih dari itu, keberhasilan harus diukur dari berapa banyak masyarakat yang setelah teridentifikasi membutuhkan pelayanan benar-benar mendapatkan perawatan.
“Dari perspektif provinsi kepulauan, pembangunan kesehatan berhasil ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan, di mana pun mereka tinggal,” pungkas Melki.
