Suarantt.id, Kupang-Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di lapangan upacara Kejati NTT, pada Selasa (09/12/25). Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, dan diikuti oleh Wakajati NTT Teuku Rahmatsyah, Kajari Kota Kupang Shirley Manutede, serta seluruh Pejabat Utama dan pegawai Kejati NTT maupun Kejari Kota Kupang.
Pada kesempatan tersebut, Kajati NTT membacakan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HAKORDIA 2025. Dalam amanatnya, Jaksa Agung menegaskan kembali komitmen Kejaksaan untuk memperkuat perang total terhadap korupsi yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa dan ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Korupsi Ancaman Nyata bagi Kemakmuran Rakyat
Dalam amanat tersebut, Jaksa Agung menekankan bahwa peringatan HAKORDIA bukan hanya ritual tahunan, tetapi momentum refleksi nasional untuk membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas.
“Korupsi adalah ancaman nyata terhadap kemanusiaan, pembangunan, dan masa depan generasi. Pemberantasan korupsi bukan sekadar penegakan hukum, tetapi syarat penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat,” demikian kutipannya.
Tahun 2025, Kejaksaan RI mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat”, menegaskan bahwa upaya antikorupsi harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan publik. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2024 menunjukkan potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,9 triliun angka yang menggambarkan besarnya hambatan terhadap pelayanan publik dan pembangunan nasional.
Penindakan Strategis dan Pemulihan Aset Negara Jadi Prioritas
Jaksa Agung juga menegaskan pentingnya penindakan strategis terhadap tindak pidana korupsi yang menyasar komoditas vital serta kejahatan korporasi yang berdampak sistemik pada perekonomian nasional. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar kedua di dunia, dan kekayaan tersebut harus dikelola dengan integritas dan transparansi.
“Kejaksaan tidak hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara sebagai modal pembangunan,” tegas amanat tersebut.
Dengan akan diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru tahun depan, Kejaksaan dituntut lebih adaptif terhadap perubahan paradigma pemidanaan, penguatan HAM, serta modernisasi sistem peradilan pidana. Dicabutnya lima pasal dalam UU Tipikor menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas pembuktian.
Integritas Insan Adhyaksa Menjadi Fondasi Utama
Dalam amanat tersebut, Jaksa Agung juga menyoroti pentingnya integritas aparatur Kejaksaan sebagai kunci kepercayaan publik.
“Tidak mungkin kita memerangi korupsi apabila kita sendiri masih melakukan praktik yang bertentangan dengan nilai Tri Krama Adhyaksa. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri,” tegasnya.
Kejaksaan juga diingatkan untuk memastikan setiap proses penegakan hukum memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, baik melalui pemulihan aset, perbaikan tata kelola, maupun reformasi sistem setelah penindakan.
Penguatan Kolaborasi dan Ekosistem Antikorupsi
Peringatan HAKORDIA 2025 di Kejati NTT juga dimaknai sebagai momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat sipil.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi tanggung jawab moral untuk masa depan bangsa.”
Upacara peringatan berlangsung khidmat dan penuh refleksi. Seluruh jajaran Kejaksaan diajak memperkuat tekad memberantas korupsi melalui integritas, profesionalisme, dan keberanian moral. HAKORDIA 2025 di Kejati NTT menjadi pengingat bahwa perang melawan korupsi adalah perjalanan panjang yang harus dijalankan dengan konsisten, berkelanjutan, dan berpihak pada kemakmuran rakyat. ***
