Suarantt.id, Kota Kupang kembali menorehkan sejarah baru di tingkat nasional. Untuk pertama kalinya, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ditetapkan sebagai salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi lokasi Launching Akademi Pengentasan Kemiskinan (APK) sebuah program inovatif yang digagas pemerintah pusat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Program nasional yang diluncurkan di Kota Kupang pada Rabu, (15/10/25) tersebut merupakan hasil kolaborasi Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Kementerian Sosial RI, Kementerian PANRB, serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Kupang. Selain Kupang, dua daerah lain yang menjadi pilot project APK adalah Probolinggo (Jawa Timur) dan Indramayu (Jawa Barat).
Langkah Bersama Menuju Keadilan Sosial
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Kota Kupang sebagai bagian dari program strategis nasional tersebut.
“Kami bangga menjadi salah satu dari tiga kota terpilih. Program ini bukan sekadar seremonial, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan bekerja bersama masyarakat lintas sektor,” ujar dr. Widodo dengan penuh semangat.
Wali Kota menjelaskan, Akademi Pengentasan Kemiskinan merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor — menghubungkan peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta akademisi, komunitas, pengusaha, dan kelompok masyarakat rentan dalam satu ekosistem pemberdayaan.
Ia mengibaratkan semangat kolaborasi ini dengan sebuah pepatah inspiratif:
“Kalau kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, maka kita harus berjalan bersama-sama. Akademi ini adalah simbol dari langkah bersama itu,” ungkapnya.
Optimisme di Tengah Keterbatasan
Meski dihadapkan pada tantangan besar, termasuk pemangkasan dana transfer daerah hingga Rp204 miliar dan nihilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2026, dr. Widodo tetap menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi modal utama untuk terus bergerak maju.
“Makna ‘Ayo Bangun NTT, Ayo Bangun Kota Kupang’ bukan hanya slogan. Ini ajakan untuk bergerak bersama di tengah keterbatasan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Akademi Pengentasan Kemiskinan bukan sekadar program administratif, tetapi sebuah gerakan moral dan sosial untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan.
Dari Penerima Bantuan ke Pelaku Perubahan
Lebih jauh, dr. Widodo menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam implementasi APK. Melalui model ini, masyarakat seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM diberi ruang untuk mengusulkan program pelatihan sesuai kebutuhan lokal mereka.
“Kita ingin keluarga rentan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama perubahan sosial,” jelasnya.
Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan (ownership) dan meningkatkan efektivitas program di lapangan. Akademi ini pun diharapkan menjadi pusat pengetahuan (knowledge hub) yang menginspirasi daerah lain di Indonesia Timur.
Mercusuar Harapan Baru dari Timur
Dalam pidatonya yang disambut hangat peserta, dr. Widodo mengutip pemikiran Nelson Mandela yang mengatakan bahwa “mengatasi kemiskinan bukan tindakan amal, melainkan tindakan keadilan.”
“Program ini menunjukkan bahwa pemerintah melaksanakan keadilan itu. Akademi ini diharapkan menjadi mercusuar pengetahuan dan pusat perubahan sosial di Kota Kupang,” tuturnya.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan komitmen terhadap keadilan sosial, peluncuran Akademi Pengentasan Kemiskinan di Kota Kupang menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju kesejahteraan masyarakat NTT.
Kupang kini bukan sekadar penonton dalam program nasional tetapi pionir dari Timur, yang menyalakan obor perubahan menuju Indonesia tanpa kemiskinan. ***
