Suarantt.id, Kupang-Kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Setda NTT) menunjukkan hasil positif pada tahun anggaran 2025. Hingga Oktober 2025, realisasi PAD Biro Umum telah melampaui target yang ditetapkan.
Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT, Agustinus R. Sigasare, menjelaskan bahwa pihaknya mengelola tujuh jenis sumber PAD yang bersumber dari aset dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi NTT.
“Yang kita kelola ada tujuh jenis sumber PAD tahun anggaran 2025, antara lain Aula El Tari, Sayap Aula El Tari, Aula Fernandes, ruang rapat asisten, serta empat unit kantin masing-masing di Gedung Sasando, dekat bengkel, dan kantor gubernur lama,” jelas Agustinus yang biasa akrab disapa Gusti ini di ruang kerjanya pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Dari ketujuh jenis sumber PAD tersebut, Aula El Tari menjadi penyumbang terbesar. Fasilitas representatif yang sering digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun swasta ini menjadi ikon dan andalan utama dalam mendorong pendapatan daerah.
“Setiap minggu, Aula El Tari paling sedikit dipakai dua kali sesuai surat permohonan yang masuk. Untuk satu kali penggunaan, biaya sewanya sebesar Rp3 juta. Jadi, Aula El Tari ini yang mendongkrak semua penerimaan PAD dari berbagai item yang kami kelola,” ujarnya.
Sementara itu, aula lainnya seperti Aula Fernandes dan ruang rapat asisten hanya digunakan sesekali. “Untuk ruang rapat asisten, biaya sewanya Rp500 ribu per kali, sedangkan untuk kantin, pembayaran dilakukan satu kali dalam setahun,” tambahnya.
Berdasarkan data per Oktober 2025, realisasi PAD Biro Umum Setda NTT telah mencapai Rp401.277.500,081 juta, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp391.577.081 juta atau 102,48 persen.
“Kita bersyukur karena sudah melampaui target. Harapan kami, hingga akhir tahun atau bulan Desember 2025, capaian ini bisa bertambah dua hingga tiga persen lagi,” kata Gusti dengan optimisme.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peningkatan sistem administrasi dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Ke depan, pihaknya akan terus berinovasi agar pengelolaan fasilitas pemerintah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
“Untuk tahun 2026, kami berencana memperbaiki sistem layanan penyewaan berbasis digital, agar lebih efisien dan transparan. Kami juga akan menata kembali aset-aset yang berpotensi menghasilkan PAD namun belum tergarap optimal,” pungkas Gusti. ***
