Suarantt.id, Kupang-Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Pemerintah Provinsi untuk melakukan realokasi anggaran tahun 2026 guna memperkuat sektor-sektor produktif dan mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Renny Marlin Un, menyampaikan dalam pandangan umum Fraksi Demokrat terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, bahwa komposisi belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp 5,38 triliun masih belum mencerminkan arah pembangunan yang produktif.
Menurutnya, belanja operasional masih mendominasi sebesar Rp 4,43 triliun atau 82 persen, sementara belanja modal hanya Rp 184,4 miliar atau 3,4 persen dari total belanja daerah. Kondisi tersebut, kata Renny, menunjukkan rendahnya porsi investasi publik yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan jangka panjang.
“Kondisi ini belum ideal bagi pembangunan berkelanjutan karena porsi investasi publik masih rendah, sementara serapan belanja modal tahun 2025 baru mencapai 30,43 persen hingga akhir Oktober,” tegasnya.
Fraksi Demokrat menilai bahwa arah kebijakan fiskal ke depan perlu difokuskan pada belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Fraksi Demokrat mendorong agar Pemerintah Provinsi mengoptimalkan anggaran di sektor infrastruktur dasar, pertanian, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya penerapan penganggaran berbasis kinerja, di mana setiap program pembangunan harus memiliki indikator hasil yang jelas dan terukur.
“Belanja daerah harus diukur dari manfaat yang dirasakan rakyat, bukan dari tingkat serapan anggaran,” ujar Fraksi Demokrat dalam pernyataannya.
Untuk memperkuat basis ekonomi daerah, Fraksi Demokrat juga mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain:
- Peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan hortikultura dengan alokasi Rp 35 miliar.
- Dukungan sektor perikanan dan kelautan berupa bantuan alat tangkap, pengembangan rumput laut, dan revitalisasi garam rakyat dengan anggaran Rp 20 miliar.
- Penguatan sektor peternakan melalui pengadaan ayam KUB dan ayam kampung unggul dengan anggaran Rp 10 miliar yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
- Program “One Village One Product (OVOP)” dengan hibah Rp 100 juta per desa untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis BUMDes dan koperasi.
“Penguatan ekonomi rakyat di desa adalah kunci kemandirian fiskal dan pengentasan kemiskinan,” tegas Fraksi Demokrat.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi Demokrat berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat menata ulang prioritas belanja agar pembangunan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.**
