Suarantt.id, Kupang-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memetakan enam persoalan strategis yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, dalam sesi coffee morning bersama wartawan pada Jumat, 23 Mei 2025.
“Enam persoalan ini menjadi dasar bagi kami untuk menyusun strategi percepatan pembangunan ke depan. Semuanya berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pertumbuhan wilayah,” tegas Benyamin.
Masalah pertama yang disoroti adalah belum optimalnya jaringan irigasi. Dari total luas lahan sekitar 360 ribu hektare di NTT, hanya sebagian kecil yang memiliki jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. Menurut Benyamin, jika seluruh jaringan irigasi—baik milik pusat, provinsi, maupun kabupaten—dibangun secara lengkap hingga bangunan tersier, maka indeks tanam bisa meningkat menjadi dua kali per tahun, yang sangat penting untuk ketahanan pangan daerah.
Persoalan kedua adalah minimnya ketersediaan air baku akibat pendeknya musim hujan di NTT, yang rata-rata hanya berlangsung selama empat bulan. Dinas PUPR mendorong pembangunan bendungan, bendung, embung, serta pemanfaatan air tanah untuk mengatasi krisis ini.
Ketiga, konektivitas jalan antarwilayah masih terbatas. Dari lebih dari 2.600 kilometer jalan provinsi, belum seluruhnya dalam kondisi mantap. Jalan nasional dan kabupaten juga menghadapi persoalan serupa. “Untuk menjamin distribusi pangan dan menjangkau wilayah stunting, tingkat kemantapan jalan harus mencapai di atas 75 persen,” jelasnya.
Masalah keempat menyangkut cakupan layanan air minum yang baru mencapai 88 persen, masih di bawah target nasional sebesar 95 persen. Meski sejumlah sumber air telah dibangun dan dialirkan, sambungan langsung ke rumah-rumah warga masih minim.
Kelima, sumber air minum di NTT sangat tergantung pada curah hujan musiman. Benyamin menekankan perlunya pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya air yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Sementara itu, persoalan keenam adalah masih tingginya angka rumah tidak layak huni, yang diperkirakan mencapai 450 ribu unit. “Kondisi rumah berkaitan erat dengan kesehatan dan gizi keluarga. Perbaikan rumah harus menjadi bagian dari upaya menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Benyamin.
Menanggapi keenam masalah ini, Dinas PUPR telah menyiapkan berbagai skenario teknis hasil koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan Nasional, dan lembaga teknis lainnya. Pembangunan berbasis wilayah kini menjadi pendekatan baru, dengan menyesuaikan solusi untuk setiap pulau berdasarkan karakter geografis dan sosial budayanya.
Selain itu, pergeseran anggaran tahap pertama tahun 2025 telah dirancang berdasarkan hasil kunjungan lapangan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur. Usulan untuk pergeseran tahap kedua juga tengah disiapkan.
“Kita harus bergerak cepat. Penanganan secara sistematis dan kolaboratif akan mendorong kualitas infrastruktur yang lebih baik di NTT. Ini fondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan,” pungkas Benyamin. ***
