Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTT, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Awal GTRA Tahun 2025 di Aula Kelimutu Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Rabu (9/7/2025).
Rakor yang mengusung tema “Ayo Bangun NTT: Menuju Reforma Agraria yang Inklusif dan Partisipatif melalui Kerja Bersama GTRA dalam Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan dan Tanah Transmigrasi” ini menjadi wadah penting penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan legalisasi dan redistribusi tanah.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan pentingnya inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap Reforma Agraria.
“Visi kita adalah Reforma Agraria yang inklusif dan partisipatif. Inklusif artinya terbuka dan melibatkan semua pihak, sedangkan partisipatif artinya masyarakat juga harus terlibat aktif dalam setiap tahapnya,” tegasnya.
Ia memaparkan, potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) di NTT mencapai 75.354,04 hektar di 19 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 22.785,35 hektar telah ditindaklanjuti hingga 2024, sementara 52.568,69 hektar masih belum tersentuh. Selain itu, terdapat 3.560 bidang TORA dari tanah transmigrasi yang tersebar di 11 kabupaten dalam 21 UPT, namun baru 640 bidang yang telah dilegalisasi.
“Tim GTRA berperan penting menindaklanjuti potensi-potensi tersebut. Kita harus fokus pada penataan aset dan akses agar Reforma Agraria benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, dalam arahannya mengajak seluruh anggota GTRA memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan Reforma Agraria sebagai solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ekonomi dari desa.
“Mari kita perkuat koordinasi, susun strategi penataan akses yang konkret, dan berdayakan masyarakat melalui pelatihan, dukungan modal, dan pembangunan infrastruktur pendukung,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil ATR/BPN NTT, Ludgardis Blitanagy dalam laporan kegiatan menyampaikan lima tujuan utama rakor ini: memperkuat sinergi lintas instansi, menyatukan data dan rencana kerja, mendorong partisipasi aktif masyarakat, memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis tanah, serta mendukung Reforma Agraria yang berkeadilan dan pro-rakyat.
Rakor GTRA 2025 turut dihadiri 65 peserta dari berbagai unsur, termasuk Kepala Kantor Pertanahan se-NTT, pejabat fungsional pertanahan, tenaga ahli, dan konsultan perorangan Reforma Agraria. Hadir pula narasumber dari Kementerian Desa dan Transmigrasi RI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menyusun agenda kerja GTRA 2025 yang konkret dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum mendapatkan akses legal atas tanah. ***
