Suarantt.id, Kupang-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) NTT dalam upaya mendorong penguatan demokrasi melalui pendidikan politik dan gerakan literasi digital.
Hal ini terungkap dalam kunjungan pimpinan Bawaslu NTT ke Sekretariat DPD GAMKI NTT pada Selasa (5/5/2026). Rombongan Bawaslu yang diwakili oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, James Welem Ratu, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Yuanita Wake, disambut langsung oleh Ketua DPD GAMKI NTT Winston Rondo bersama jajaran pengurus.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya kerja sama pelaksanaan Sekolah Demokrasi, pembentukan Relawan Demokrasi, penguatan gerakan digital dalam melawan hoaks dan manipulasi informasi, pengembangan Gereja Ramah Disabilitas, serta keterlibatan LAPP GAMKI dalam pengawasan partisipatif.
James Welem Ratu menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari arahan Bawaslu RI agar seluruh jajaran di daerah aktif membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat kedaulatan demokrasi.
“Sesuai arahan Bawaslu RI, kami diminta untuk bertemu dan berdiskusi dengan stakeholder, OKP, serta partai politik terkait penguatan demokrasi dan arah kerja Bawaslu ke depan, apalagi akan ada revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk menyangkut peran Bawaslu,” ujarnya.
Ia menegaskan, Bawaslu NTT mendukung penuh inisiatif DPD GAMKI NTT dalam membentuk Sekolah Demokrasi. Menurutnya, Bawaslu siap berbagi pengetahuan dan pengalaman guna mencetak kader-kader muda yang berintegritas dalam dunia kepemiluan.
“Kami siap mendukung dengan berbagi ilmu dan pengalaman secara gratis sebagai bagian dari upaya menyiapkan kader-kader GAMKI agar mampu berperan sebagai penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, maupun praktisi politik yang menjunjung nilai-nilai demokrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD GAMKI NTT Winston Rondo menekankan pentingnya peran Bawaslu sebagai penjaga moral demokrasi. Ia menilai, tanpa pengawasan yang kuat, proses demokrasi berpotensi kehilangan integritas.
“Pemilu bisa saja tetap berjalan tanpa pengawasan, tetapi tanpa Bawaslu, politik uang menjadi hal biasa, pelanggaran tidak terlihat, dan keadilan dalam kompetisi politik akan runtuh. Di situlah demokrasi kehilangan integritasnya,” tegas Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT ini.
Ia juga memaparkan lima pilar kerja demokrasi yang akan diperkuat GAMKI NTT sebagai bentuk dukungan terhadap Bawaslu, yakni melalui Sekolah Demokrasi, Relawan Demokrasi di akar rumput, Gerakan Digital melawan hoaks, Gereja Ramah Disabilitas, serta keterlibatan LAPP GAMKI dalam pengawasan partisipatif.
Menurutnya, GAMKI hadir bukan untuk mengambil peran Bawaslu, melainkan memperluas jangkauan pengawasan menjadi gerakan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Kami tidak datang untuk mengambil peran Bawaslu, tetapi untuk memperluas jangkauan pengawasan menjadi gerakan sosial. Bagi kami, pemilu tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus benar, adil, dan bermartabat,” pungkas Politisi Partai Demokrat NTT ini. ***
