BI NTT Dorong Penyaluran Kredit Produktif Lewat Kebijakan Likuiditas Makroprudensial

oleh -970 Dilihat
Bank Indonesia Provinsi NTT Gelar Diseminasi Perkembangan Stabilitas Keuangan Daerah. (Foto Humas BI Perwakilan NTT)

Suarantt.id, Kupang-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Arah Kebijakan Makroprudensial Terkini yang berlangsung di Ruang Nembrala, Kantor Perwakilan BI NTT pada Rabu (29/10/2025).
Kegiatan ini berfokus pada pembahasan bauran kebijakan makroprudensial serta implementasi kebijakan terbaru, yaitu Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), sebagai upaya mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para perwakilan perbankan, asosiasi, dan pelaku usaha di lingkup Provinsi NTT. Melalui forum ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat peran intermediasi perbankan di daerah.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Dhaha Praviandi Kuantan, menjelaskan bahwa KLM merupakan kebijakan makroprudensial yang memberikan fasilitas likuiditas kepada perbankan berdasarkan underlying kredit atau pembiayaan tertentu. Kebijakan ini menjadi stimulus bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas perekonomian nasional.

“Penyaluran dana dari KLM ditujukan bagi sektor-sektor prioritas seperti pertanian, perdagangan, industri/manufaktur, perumahan dan real estate, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pembiayaan UMKM, ultra mikro, dan kegiatan berorientasi hijau (green financing),” ujar Dhaha.
Ia menambahkan, langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan penyaluran kredit serta perluasan lapangan kerja di masyarakat.

Hingga minggu pertama Oktober 2025, total insentif KLM telah mencapai Rp393 triliun, dengan penyaluran kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp173,6 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp174,4 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp39,1 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp5,7 triliun.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Rio Khasananda, menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, sistem keuangan di NTT tetap menunjukkan ketahanan yang baik dengan pertumbuhan intermediasi perbankan yang positif.
“Pada triwulan III tahun 2025, terjadi perbaikan likuiditas, peningkatan profitabilitas, serta efisiensi operasional perbankan di NTT. Namun, tantangan masih muncul pada sisi inklusi keuangan dan penyaluran kredit ke sektor produktif, UMKM, dan perumahan,” ujarnya.

BACA JUGA:  UMKM Bangkit Lewat Festival Budaya Bello, Wajah Baru Ekonomi Inklusif Kota Kupang

Untuk itu, Rio menekankan pentingnya strategi mendorong pembiayaan dari sisi hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan peningkatan literasi keuangan masyarakat serta pelaku usaha.
Selain itu, ia menegaskan perlunya sinergi antara otoritas, perbankan, dan pelaku usaha agar upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan optimal.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun perekonomian NTT yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” tutup Rio. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.