Suarantt.id, Kupang-Dalam rangka memperkuat upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benain Noelmina menggandeng Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, untuk menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk perwakilan masyarakat dari wilayah-wilayah prioritas rehabilitasi. Bimtek tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan berkelanjutan.
Kepala BPDAS Benain Noelmina, Kludolfus Tuames, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan yang didanai melalui anggaran pemerintah pusat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kegiatan ini juga menjadi bentuk pengawasan langsung dari anggota legislatif terhadap implementasi program di lapangan.
“Ini salah satu bentuk pengawasan dari Anggota Komisi IV DPR RI terhadap pelaksanaan program yang didanai pemerintah pusat. Beliau ingin memastikan bahwa lokasi program, anggaran, serta implementasi di lapangan berjalan dengan baik,” ujar Kludolfus.
Lebih lanjut, Kludolfus memaparkan bahwa Provinsi NTT memiliki sebanyak 3.992 DAS, yang sebagian besar berukuran kecil di bawah 100.000 hektare. Salah satu DAS terbesar adalah DAS Benain dengan luas 327.707 hektare dan panjang sungai 132 km, yang tersebar di beberapa kabupaten: 41 persen di TTU, 38 persen di TTS, 13 persen di Malaka, dan 8 persen di Belu.
“Apa yang terjadi di Kabupaten Malaka sangat ditentukan oleh bagaimana TTU dan TTS mengelola lahannya. Jika pengelolaan lahan dilakukan sesuai kaidah konservasi tanah dan air, maka Malaka akan terhindar dari banjir dan genangan,” jelas Kludolfus. “Untuk itu, diperlukan kerja kolaboratif antar pemerintah daerah dalam pengelolaan DAS.”
Ia juga menekankan pentingnya rehabilitasi kawasan DAS di tengah karakteristik topografi NTT yang unik.
“Jarak antara gunung dan laut sangat dekat. Air hujan yang turun bisa langsung ke laut jika tidak ada konservasi. Karena itu, penanaman pohon dan rehabilitasi DAS sangat penting untuk menjaga cadangan air dan mengurangi kerusakan lingkungan,” tambahnya.
Selain itu, Kludolfus mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan sejumlah kebutuhan strategis kepada DPR RI, termasuk penambahan dukungan anggaran yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan geografi NTT.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi anggaran tambahan dari pusat, khususnya untuk optimalisasi lahan-lahan tidur milik Kementerian LHK di NTT.
“Saya akan bantu intervensi anggaran dari pusat, agar lahan tidur bisa menjadi lahan produktif. NTT punya banyak potensi, terutama di Dapil II yang saya wakili. Banyak lahan milik kehutanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, tapi belum tersentuh,” tegas Usman.
Ia menambahkan bahwa data dan usulan dari BPDAS akan menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kementerian.
“Rehabilitasi lingkungan bukan hanya soal pelestarian, tapi juga peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan,” lanjutnya. “Kami ingin hutan tetap lestari, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan dukungan program pemerintah, kita bisa wujudkan lahan-lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif.”
Kegiatan bimtek ini mencerminkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan di NTT, yang tidak hanya berfokus pada konservasi sumber daya alam, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara nyata. ***
