Buka Pelatihan Perspektif Disabilitas dan Review SOP Puskesmas, Wawali Kupang Dorong Layanan Kesehatan yang Lebih Inklusif
Suarantt.id, Kupang-Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Perspektif Disabilitas dan Review SOP Puskesmas yang diselenggarakan di Hotel Sahid T-More, Rabu (21/5/25). Kegiatan ini bertujuan mendorong layanan kesehatan yang inklusif dan ramah disabilitas di Kota Kupang.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Pusat, Revita Alvi, Ketua III HWDI Walin Hartati, Ketua DPD HWDI Provinsi NTT, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Direktur Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung, serta para Kepala Puskesmas se-Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konkret membangun Kota Kupang yang humanis, setara, dan inklusif, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, terutama perempuan.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada HWDI yang terus menjadi suara bagi mereka yang kerap tidak terdengar. Data menunjukkan sekitar 9,4 persen perempuan penyandang disabilitas masih memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi. Ini tantangan yang harus kita jawab bersama,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat komitmen terhadap penyandang disabilitas. Salah satu rencana yang tengah dikaji adalah pengangkatan staf khusus dari kalangan disabilitas untuk memberi masukan langsung dalam penyusunan kebijakan.
Wakil Wali Kota mendorong agar hasil diskusi dalam kegiatan ini bisa dijadikan dasar kebijakan pelayanan kesehatan yang lebih inklusif.
Ia meminta jajaran tenaga kesehatan untuk meningkatkan kapasitas dalam melayani penyandang disabilitas, serta memastikan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, benar-benar aksesibel.
“Saya ingin agar fasilitas kesehatan menyediakan ramp untuk kursi roda, pendamping bagi tunanetra, hingga running text untuk teman-teman tuli saat konsultasi dengan dokter. Pelayanan harus inklusif, bukan sekadar jargon di atas kertas,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Kupang juga tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian UMKM untuk membuka akses pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan penyandang disabilitas, guna mendorong kemandirian ekonomi mereka.
Sementara itu, Ketua Umum HWDI, Revita Alvi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) yang diusung HWDI di 34 provinsi dan 126 kabupaten/kota di Indonesia.
Pelatihan ini, yang telah memasuki hari ketiga dari total empat hari, difokuskan pada peningkatan perspektif disabilitas dan etika pelayanan bagi tenaga kesehatan dan pemangku kebijakan.
“Kami telah melakukan observasi di enam puskesmas di NTT untuk mendorong perbaikan aksesibilitas dan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas. Suara mereka harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan SOP pelayanan publik,” ujarnya.
Revita menambahkan bahwa pelatihan ini memiliki tiga tujuan utama: membangun pemahaman menyeluruh tentang disabilitas, mendorong solusi kebijakan yang tidak tumpang tindih, serta meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan kelompok disabilitas yang beragam.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara organisasi penyandang disabilitas, tenaga kesehatan, dan pemerintah untuk membangun sistem pelayanan publik yang adil, merata, dan inklusif di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur. ***
